Petta – Pemerintah resmi membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% untuk barang dan jasa secara umum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut langkah ini sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami mendengar aspirasi masyarakat. Tarif PPN tetap 11% untuk barang dan jasa umum. Kenaikan 12% hanya diterapkan pada barang-barang mewah,” ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/1/2025).
Keputusan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menilai kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat tanpa mengorbankan target penerimaan negara.
“Langkah ini adalah upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebijakan pajak tetap pro-rakyat. Kami tetap optimistis target penerimaan pajak dapat tercapai melalui optimalisasi di sektor lainnya,” ujar Febrio dalam keterangannya, Senin (1/1/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, pembatalan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi tanpa membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. “Barang dan jasa umum tetap di angka 11%. Tarif 12% hanya untuk barang dan jasa konsumsi golongan atas yang selama ini sudah terkena PPnBM,” jelasnya.
Langkah ini juga disebut-sebut sebagai hadiah awal tahun bagi rakyat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyebut kebijakan ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Ini hadiah Tahun Baru dari Presiden Prabowo untuk rakyat. Kami berharap kebijakan ini menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi 2025,” katanya.
Dengan keputusan ini, masyarakat diharapkan bisa bernapas lega, terutama di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
