Jakarta, Petta – Pemerintah Indonesia terus mengupayakan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi hingga efisiensi penerbangan jemaah. Kebijakan ini disiapkan sebagai strategi jangka menengah dan panjang untuk meringankan beban biaya calon jemaah haji Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema agar biaya haji dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas layanan ibadah.
“Presiden memberikan arahan agar biaya haji betul-betul bisa ditekan. Semua opsi sedang dihitung, termasuk pembangunan Kampung Haji dan efisiensi penerbangan,” kata Prasetyo.
Kampung Haji Jadi Strategi Jangka Panjang
Salah satu langkah utama yang disiapkan pemerintah adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di kawasan Makkah. Fasilitas ini nantinya akan dikelola secara mandiri oleh Indonesia dan diperuntukkan khusus bagi jemaah haji Tanah Air.
Prasetyo menjelaskan, Kampung Haji dirancang untuk mengurangi biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Kalau fasilitas akomodasi bisa kita kelola sendiri, tentu biayanya akan jauh lebih efisien dibandingkan harus menyewa setiap musim haji,” ujarnya.
Namun demikian, pemerintah mengakui Kampung Haji belum bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat. Fasilitas tersebut diproyeksikan baru dapat digunakan secara optimal pada musim haji sekitar 2027, seiring dengan proses administrasi, pembangunan, dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.
Efisiensi Penerbangan dan Pemangkasan Masa Tinggal
Selain akomodasi, pemerintah juga menyoroti panjangnya masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang mencapai sekitar 41 hari. Angka tersebut dinilai lebih lama dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, yang rata-rata hanya sekitar 31 hari.
Untuk itu, pemerintah sedang menjajaki penambahan frekuensi penerbangan haji agar masa tunggu dan lama tinggal jemaah bisa dipersingkat.
“Dengan penambahan penerbangan, masa tinggal jemaah bisa dikurangi. Ini akan berdampak langsung pada biaya konsumsi dan akomodasi,” kata Prasetyo.
Efisiensi penerbangan juga diharapkan dapat menekan biaya charter pesawat yang selama ini menjadi salah satu komponen signifikan dalam struktur BPIH.
Biaya Haji 2026 Disepakati Turun
Upaya penekanan biaya ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait biaya haji 2026. Pemerintah bersama DPR telah menyepakati BPIH 2026 turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut didukung oleh optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga porsi biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah dapat ditekan.
Pemerintah menegaskan kebijakan penurunan biaya haji akan terus dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kualitas layanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
