Barru, Petta – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan laporan capaian kinerja sekaligus memaparkan realitas pahit tantangan pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Kamis (9/4/2026). Di balik pertumbuhan ekonomi yang membaik, Barru masih bergelut dengan keterbatasan anggaran dan beban belanja pegawai yang tinggi.
Andi Ina mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru merangkak naik dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 5,16 persen pada 2025. Angka pengangguran terbuka pun tercatat menurun dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun, di sisi lain, ia menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah di mana proyeksi APBD Barru masih tertahan di kisaran Rp700 miliar. Kondisi ini membuat pemenuhan infrastruktur jalan menjadi sangat lambat.
“Dari total kebutuhan 600 kilometer jalan layak, saat ini baru sekitar 30 persen yang berkondisi baik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD, kita harus terus menjemput dukungan pusat melalui Inpres Jalan Daerah,” jelas Andi Ina.
Pasang Badan untuk Tenaga P3K
Salah satu poin paling krusial dalam pidatonya adalah sikap tegas Pemerintah Kabupaten Barru terhadap kebijakan alokasi anggaran pusat yang mensyaratkan batasan belanja tertentu. Bupati menegaskan bahwa Barru sulit memenuhi target tersebut karena struktur belanja daerah didominasi oleh gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Andi Ina secara terbuka menyatakan komitmennya bersama Wakil Bupati Abustan Andi Bintang untuk tetap mempertahankan seluruh tenaga P3K, meskipun harus menghadapi risiko kebijakan anggaran dari pusat.
“P3K tidak bisa dan tidak boleh kita korbankan. Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan. Jika mereka dikurangi, pelayanan kepada masyarakat akan langsung lumpuh,” tegas bupati perempuan pertama di Barru ini.
Ia mengingatkan bahwa tenaga guru P3K adalah penopang utama sekolah, sementara di Puskesmas, merekalah garda terdepan layanan kesehatan. “Ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Jika bukan kita yang memperjuangkan nasib mereka, lalu siapa lagi?” tambahnya di hadapan anggota legislatif.
Perbaikan Layanan Kesehatan
Selain isu anggaran, Andi Ina mengakui masih adanya celah dalam pelayanan kesehatan di RSUD Lapatarai maupun fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas dan Pustu. Ia menjadikan rekomendasi DPRD sebagai cambuk untuk segera melakukan pembenahan internal.
“Rekomendasi ini adalah pijakan kami untuk berbenah. Kami mengakui masih ada kekurangan, dan itulah mengapa sinergi dengan DPRD sangat penting agar pelayanan publik bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Bupati mengajak seluruh elemen di Barru untuk memperkuat inovasi di tengah keterbatasan. Dengan semangat kolaborasi, ia optimis target mewujudkan “Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat” dapat tercapai meski dihadapkan pada tantangan fiskal yang berat.
