Petta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong peningkatan kapasitas Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara di Kota Bandung, Jawa Barat. Pangkalan ini dinilai perlu diperkuat sebagai penyokong utama operasional matra udara TNI.
Dorongan tersebut muncul untuk merespons tambahan tugas strategis TNI Angkatan Udara. Tugas baru itu lahir setelah Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara resmi diberlakukan.
Menurut Syamsu Rizal, regulasi anyar ini memberikan wewenang sekaligus tanggung jawab yang jauh lebih besar bagi pertahanan negara. Sebab, negara kini dituntut menjaga kedaulatan di seluruh wilayah udara nasional secara lebih ketat.
Dengan demikian, kesiapsiagaan operasional pangkalan udara di titik-titik strategis Pulau Jawa menjadi keharusan. Rencana reaktivasi bandara tersebut menjadi rute penerbangan komersial internasional pun, kata dia, harus dibarengi pemetaan kekuatan pangkalan yang matang.
Identifikasi Dukungan Jadi Prioritas
“Oleh karena itu kita ingin mengidentifikasi apa yang mesti diberikan (terkait) dukungan sehingga ke depannya Lanud Husein ini bisa menjadi salah satu Lanud yang sangat strategis,” ungkap Syamsu Rizal kepada Parlementaria.
Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Lanud Husein Sastranegara, Jumat (28/8/2026). Selain itu, ia menegaskan bahwa posisi pangkalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pasalnya, Lanud Husein Sastranegara berdekatan langsung dengan instalasi industri pertahanan udara nasional PT Dirgantara Indonesia. Lokasi ini juga menjadi tumpuan utama bagi sejumlah pusat pendidikan militer.
Tak hanya itu, pangkalan tersebut turut menjadi basis pengerahan pasukan elite Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Oleh sebab itu, fungsi strategisnya dinilai jauh melampaui peran sebagai bandara biasa.
Beban Tugas Semakin Berat
Politisi Fraksi PKB ini menilai peningkatan validasi organisasi Lanud akan membawa konsekuensi beban tugas yang kian berat. Terlebih, pangkalan ini diharapkan dapat mereduksi beban Lanud lain yang sudah kelebihan kapasitas.
“Ini adalah tantangan yang sangat berat dan kami ingin mengetahui kesiapan personel, peralatan, dan terutama sekali sarana prasarana termasuk alutsista,” jelas Syamsu Rizal.
Karena itu, kesiapan sumber daya manusia maupun alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi perhatian khusus Komisi I. Pasalnya, kedua aspek tersebut akan menentukan efektivitas pangkalan dalam menjalankan tugas barunya.
Komisi I Akan Panggil Kementerian Terkait
Guna mencari jalan tengah atas rangkap fungsi tersebut, Komisi I DPR RI berencana segera memanggil kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan peran ganda yang diemban Lanud Husein Sastranegara.
Situasi ini menjadi semakin kompleks lantaran pemerintah tengah menggodok rencana lain. Bandara Kertajati disiapkan sebagai salah satu pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) bagi maskapai asing asal Amerika Serikat.
“Di sini operasionalnya sangat besar termasuk Kopasgat. Tentu ini dari lintas matra dan udara juga bagaimana itu bisa optimal,” pungkas Syamsu Rizal.
Dengan adanya rencana besar tersebut, sinergi antarlembaga pun dinilai mutlak diperlukan. Sebab, optimalisasi Lanud Husein Sastranegara bukan hanya soal kesiapan militer, melainkan juga menyangkut kepentingan penerbangan sipil dan industri strategis nasional.
