

Barru, Petta – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Arahan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan evaluasi realisasi PAD Triwulan III 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Pettu Ada’e, Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 6 Kantor Bupati Barru, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa realisasi PAD Kabupaten Barru hingga 30 September 2026 mencapai 72,30 persen atau sekitar Rp96,13 miliar dari target Rp132,95 miliar.
Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baru melalui inovasi dan pembenahan sistem pemungutan.
“Untuk membangun daerah, kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang itu-itu saja. Dibutuhkan inovasi dan kerja bersama agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Retribusi Daerah Baru Terealisasi 53,49 Persen
Dalam evaluasi tersebut, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap capaian retribusi daerah yang masih relatif rendah dibandingkan komponen PAD lainnya.
Hingga Triwulan III 2026, realisasi retribusi daerah baru mencapai 53,49 persen. Sementara itu, pajak daerah telah mencapai 71,58 persen.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 108,39 persen. Komponen lain-lain PAD yang sah bahkan telah terealisasi sebesar 396,59 persen.
Menurut Andi Ina, capaian retribusi tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola penerimaan. Ia meminta setiap OPD menyusun langkah konkret untuk mempercepat realisasi pendapatan hingga akhir tahun.
Bupati juga menyoroti kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Barru yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Di sisi lain, kondisi jalan mantap di daerah tersebut saat ini baru berada pada kisaran 30 persen.
Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang harus ditopang oleh kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan Barru menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 dilaporkan mencapai sekitar 7 persen, sedangkan angka kemiskinan turun dari 8,31 persen pada 2024 menjadi sekitar 7,4 persen pada 2026.
Bupati meminta jajaran pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi Pajak dan Pembenahan Data Jadi Prioritas
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barru, Hj. Andi Hilmanidah, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa HLM TP2DD merupakan bagian dari upaya mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Implementasinya dilakukan melalui pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital, seperti QRIS, virtual account, dan mobile banking.
Bapenda juga telah menjalankan sejumlah strategi optimalisasi PAD. Upaya tersebut mencakup pemutakhiran data wajib pajak, sosialisasi kepada masyarakat, uji petik terhadap objek pajak potensial, serta penertiban dan penagihan pajak maupun retribusi.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Klinik Pendapatan. Program ini melibatkan satuan tugas, perangkat daerah pengelola pendapatan, dan pemangku kepentingan melalui pendekatan jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Andi Ina meminta percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, termasuk PBB-P2, PBJT, retribusi pasar, dan parkir.
Ia juga mendorong peningkatan transaksi nontunai belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), penguatan integrasi sistem pembayaran dan pelaporan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai kewajiban pajak.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan perbankan lainnya. Sinkronisasi data antarinstansi juga harus dilakukan agar proses pengelolaan dan pelaporan pendapatan semakin akurat.
Data Objek Pajak Barru Perlu Disinkronkan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Bupati adalah kesenjangan data objek pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pemutakhiran data bumi dan bangunan. Termasuk kemungkinan perubahan nilai pajak akibat penyesuaian data serta bangunan yang sebelumnya belum tercatat sebagai objek pajak.
Andi Ina mengungkapkan adanya perbedaan jumlah data kepemilikan sertifikat tanah, pelanggan listrik, dan bangunan yang tercatat di Bapenda.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, jumlah sertifikat tanah masyarakat mencapai sekitar 80.000. Sementara itu, pelanggan PLN tercatat sekitar 60.000, sedangkan data bangunan yang terdaftar di Bapenda baru sekitar 30.000.
“Perbedaan data ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau potensi-potensi tersebut bisa diidentifikasi dan dimaksimalkan, tentu akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Barru,” jelasnya.
Menurut Bupati, kesenjangan tersebut perlu ditelusuri melalui koordinasi lintas instansi. Pemutakhiran data diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Ia juga mengingatkan bahwa pembayaran secara digital perlu diperluas untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan penerimaan. Dengan sistem nontunai, setiap transaksi diharapkan tercatat lebih transparan dan akuntabel.
Camat hingga Kepala Desa Diminta Jemput Bola
Memasuki Triwulan IV, Bupati meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi PAD dengan strategi yang lebih aktif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Camat, lurah, dan kepala desa diminta tidak hanya menunggu pembayaran dari masyarakat. Mereka harus turun langsung mengidentifikasi potensi pendapatan, memetakan kendala, dan mencari solusi bersama perangkat daerah terkait.
“Jangan hanya menunggu. Kita harus bergerak aktif melakukan jemput bola, mencari potensi, mengidentifikasi kendala, dan segera mencari solusinya. Hasil dari pertemuan ini jangan berhenti pada kesepakatan di ruangan ini, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata,” tegas Bupati.
Ia juga mengapresiasi Bapenda yang telah melakukan pembenahan data dan mengembangkan inovasi pelayanan pendapatan daerah.
Pemberian penghargaan kepada perangkat daerah maupun pihak yang menunjukkan kinerja optimal diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan.
Melalui HLM TP2DD tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berharap koordinasi dengan Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Bupati menegaskan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata untuk memenuhi target penerimaan. Pendapatan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Barru Kompol Harjoko, Kepala Bapenda Barru, pimpinan Bank Sulselbar, Bank BSI, BRI, BNI, Bank Mandiri, perwakilan UPTB Samsat, pimpinan PLN, para kepala perangkat daerah, tujuh camat, lurah, kepala desa, kepala UPTD Puskesmas, kepala pasar, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.