DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah 18 Tahun Menunggu

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR menyerahkan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset kepada Puan Maharani Ketua DPR RI dalam rapat di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: istimewa

JAKARTA, Petta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota dewan telah menandatangani daftar hadir. Namun, jumlah anggota yang hadir secara fisik saat rapat dimulai tercatat sebanyak 254 orang.

Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, kemudian Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Pengesahan ini menjadi babak akhir dari perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen.

Memuat 74 Pasal, Dibahas Selama Bertahun-tahun

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana.

Menurutnya, penegakan hukum selama ini tidak hanya membutuhkan instrumen untuk menghukum pelaku, tetapi juga mekanisme untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.

Dalam proses pembahasannya, Panja bersama pemerintah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian dikembangkan menjadi 74 pasal.

Pembahasan juga melibatkan berbagai pihak. Komisi III DPR mencatat telah menggelar lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan regulasi tersebut bukan dilakukan karena tekanan pihak tertentu.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan dalam rapat paripurna.

Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini menjadi instrumen untuk menangani aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pemulihan aset tidak selalu harus bergantung pada keberhasilan menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang.

Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat penegak hukum dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Prosesnya tetap melibatkan tahapan hukum, termasuk permohonan dan pemeriksaan melalui pengadilan.

Dalam pembahasan RUU, DPR dan pemerintah juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Ketentuan ini penting untuk mencegah perampasan aset yang sebenarnya dimiliki atau diperoleh secara sah oleh pihak lain.

Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Artinya, pelaku tetap dapat diproses dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Aset dan Perlindungan Korban

UU Perampasan Aset juga mengatur tata kelola aset yang telah dirampas melalui mekanisme hukum. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengelolaan akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi secara profesional dan akuntabel. Regulasi ini juga mengatur pengawasan terhadap pengelolaan aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kejahatan.

Cakupan tindak pidana yang dibahas juga tidak terbatas pada korupsi. Salah satu materi yang disorot adalah penipuan atau penggelapan menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas aturan ini nantinya sangat bergantung pada pelaksanaan serta pengawasan terhadap kewenangan aparat.

Penggunaan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana membutuhkan penerapan yang hati-hati. Prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan hak pihak ketiga harus tetap dijaga.

Karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang transparan menjadi bagian penting dari implementasi undang-undang tersebut.

Pengesahan di rapat paripurna merupakan persetujuan legislatif terhadap rancangan undang-undang. Tahapan administrasi pembentukan dan pengundangan tetap perlu diperhatikan sebelum aturan tersebut berlaku secara resmi.

Publik kini menunggu bagaimana UU Perampasan Aset diterapkan dalam penanganan tindak pidana, terutama untuk memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts

Lebih Dekat ke Masyarakat

Jangkau audiens lebih luas dan tepat sasaran melalui iklan di website kami