Makassar, Petta – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II. Kegiatan strategis bentukan Kementerian ATR/BPN ini berlangsung di Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dalam forum bergengsi tingkat regional tersebut, ia didaulat mewakili seluruh kepala daerah se-Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Bupati perempuan pertama di Barru itu juga menandatangani Pakta Integritas secara langsung bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Penandatanganan dokumen pakta ini menjadi wujud nyata komitmen antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mengawal proses penyusunan regulasi tata ruang agar berjalan transparan, akuntabel, dan rampung tepat waktu.
Kepastian Hukum untuk Iklim Investasi
Mengawali arahannya, Andi Ina menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Kementerian ATR/BPN. Bantuan pendanaan dari pusat dinilai sangat meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Bantuan teknis tersebut disalurkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Oleh karena itu, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan siap mendukung, berkomitmen, dan mengawal penuh percepatan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua agar tuntas tepat waktu,” tegas Andi Ina di hadapan forum.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan tata ruang merupakan instrumen fundamental bagi pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan aturan yang terintegrasi secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS) sangat krusial bagi daerah.
Regulasi yang jelas tentu akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku usaha. Hal ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan iklim investasi yang sehat di kawasan timur Indonesia.
Kawal Potensi Kawasan Timur
Setiap wilayah tentu sangat membutuhkan ketegasan tata ruang untuk mengoptimalkan kekayaan alamnya. Pengelolaan tersebut mencakup pemanfaatan kawasan industri, pariwisata bahari, hingga sektor ketahanan pangan.
“Setiap daerah di kawasan timur ini memiliki potensi keunggulan masing-masing, baik kawasan industri, pariwisata bahari, hingga ketahanan pangan. Di Kabupaten Barru sendiri, kami memiliki potensi strategis pelabuhan laut terdalam kedua di Indonesia,” ungkapnya lugas.
Jika tidak segera dikawal bersama, lambatnya kepastian hukum ini bisa menjadi ancaman serius. “Jika percepatan tata ruang ini tidak kita kawal bersama, kita akan menghadapi kendala besar dalam menjamin kepastian investasi, dan potensi daerah berisiko jalan di tempat,” sambungnya.
Menutup sambutannya, bupati mengajak seluruh kepala daerah untuk terus bergerak cepat dan menjaga soliditas. Ia juga berharap program bantuan teknis RDTR ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang demi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama kementerian. Jajaran Kepala Kantor Wilayah BPN serta pimpinan instansi terkait se-Region II juga tampak hadir memenuhi undangan tersebut.
