Makassar, Petta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, resmi melantik dan mengambil sumpah 11 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga teknis di Sulawesi Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Rabu (20/8/2025).
Sebelas PPNS tersebut berasal dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta perwakilan pemerintah Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Dalam sambutannya, Andi Basmal menegaskan bahwa jabatan PPNS merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Seorang PPNS tidak hanya dituntut untuk memahami aturan hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki jangan pernah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan aturan secara adil dan proporsional,” kata Andi.
Ia menambahkan, integritas dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama bagi setiap PPNS dalam menjalankan tugas. “Sumpah yang diucapkan hari ini bukan sekadar formalitas, melainkan ikrar yang mengikat di hadapan Tuhan, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, mari kita jalankan jabatan ini sebagai amanah, dengan penuh kejujuran dan keberanian menegakkan kebenaran,” ujarnya.
Andi juga berharap para PPNS yang baru dilantik dapat terus meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, serta menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. “Dengan pelantikan ini, saya berharap kehadiran 11 PPNS baru dapat semakin memperkuat penegakan hukum administrasi di Sulawesi Selatan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ucapnya.
Pelantikan turut disaksikan pejabat internal Kanwil, rohaniwan, serta sejumlah tamu undangan. Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, sebagai saksi pengambilan sumpah.
