Petta – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) kembali menggema di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7). Massa yang tergabung dalam sejumlah komunitas ojol menuntut pemerintah menyusun regulasi yang berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi, termasuk skema pembagian komisi 90 persen untuk driver dan 10 persen untuk aplikator.
Merespons aksi tersebut, Grab Indonesia menyatakan keberatan atas usulan perubahan skema komisi tersebut. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menilai skema 90:10 tidak mencerminkan prinsip keberlanjutan ekosistem yang sedang dibangun.
“Komisi yang diterapkan saat ini digunakan tidak hanya sebagai biaya penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk mendukung berbagai aspek penting yang dijalankan Grab bagi mitra pengemudi,”
Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa potongan komisi tersebut mencakup berbagai layanan operasional yang diklaim penting bagi pengemudi, seperti dukungan 24/7, penyediaan asuransi kecelakaan, hingga program pengembangan keterampilan seperti GrabAcademy. Selain itu, Grab juga menyebut komisi digunakan untuk mendanai program kesejahteraan seperti GrabScholar dan GrabBenefits yang bersifat sukarela.
Grab Setuju Tarif Ditingkatkan
Meski menolak skema bagi hasil yang diajukan massa, Grab Indonesia menyatakan mendukung upaya pemerintah untuk meninjau ulang struktur tarif transportasi daring.
“Sudah lebih dari tiga tahun tidak ada penyesuaian signifikan dari sisi tarif, sementara di lapangan mitra pengemudi menghadapi peningkatan biaya hidup dan operasional,” kata Tirza.
Menurutnya, evaluasi tarif merupakan langkah penting demi membentuk ekosistem transportasi online yang lebih adil dan berkelanjutan. Grab juga meminta agar kajian dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan beragam kebutuhan para pihak.
Di sisi lain, Grab memastikan akan tetap menjaga keterjangkauan layanan bagi pelanggan meskipun ada potensi kenaikan tarif.
“Upaya ini kami lakukan agar permintaan layanan tetap terjaga, masyarakat terus dapat mengakses layanan dengan biaya yang tetap terjangkau, dan mitra pengemudi dapat memperoleh peningkatan penghasilan,” jelas Tirza.
Beberapa strategi yang disiapkan termasuk pemberian subsidi tarif, diskon, dan program loyalitas bagi pengguna. Tirza juga menekankan bahwa dialog terbuka dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam menciptakan solusi jangka panjang.
5 Tuntutan Utama Driver Ojol
Dalam aksi di Monas, para pengemudi ojol membawa lima tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan. Berikut ini rinciannya:
- Regulasi Khusus Transportasi Online
Mendesak penerbitan UU atau Perppu yang secara spesifik mengatur operasional transportasi daring. - Komisi 90:10
Menuntut skema pembagian pendapatan sebesar 90 persen untuk driver dan 10 persen untuk aplikator. - Aturan Tarif Pengantaran
Meminta adanya regulasi resmi tarif layanan antar barang dan makanan agar pendapatan mitra lebih terjamin. - Audit Aplikator
Mendorong audit menyeluruh terhadap aplikator demi memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan. - Penghapusan Fitur Merugikan
Meminta penghapusan sistem yang dianggap merugikan pengemudi, seperti sistem argo murah, multi-order, dan keanggotaan berbayar.
Aksi unjuk rasa ini turut diiringi dengan aksi mogok massal atau off-bid sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan aplikator.
