Petta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menyuarakan kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sorotan utama HMI Makassar Timur adalah pengalokasian anggaran yang dinilai kurang memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan sebagai prioritas utama pemerintah dinilai mengesampingkan kebutuhan fundamental lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan yang hanya masuk sebagai program pendukung.
Kritik terhadap efisiensi anggaran ini juga mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan pada Kamis (13/2/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa efisiensi anggaran senilai Rp 306,7 triliun merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo guna menata belanja negara lebih efektif.
Namun, kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan membatalkan sekitar 400 calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2025 sebagai akibat dari pemangkasan anggaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa program pendidikan lainnya juga terdampak akibat kebijakan ini.
Dampak efisiensi anggaran juga dirasakan dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ratusan ribu mahasiswa penerima manfaat program ini terancam putus kuliah karena berkurangnya alokasi dana. Mendikbud Ristek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan beasiswa menyebabkan perguruan tinggi mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya dengan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
10 Tuntutan HMI Makassar Timur
Sebagai bentuk protes, HMI Makassar Timur menggelar aksi demonstrasi pada Senin (17/2/2025) di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Dalam aksi tersebut, mereka mengusung 10 tuntutan yang dibacakan oleh Ketua HMI Cabang Makassar Timur, Zulfikar Ridha. Berikut daftar tuntutan mereka:
- Adili Joko Widodo.
- Tolak efisiensi anggaran pendidikan.
- Kembalikan lahan warga yang dirampas.
- Tolak pendidikan berbasis PTNBH.
- Revisi UU Minerba, tolak pemberian konsesi tambang kepada kampus.
- Berantas dan tuntaskan kasus kekerasan seksual di kampus.
- Reshuffle menteri yang tidak pro-rakyat.
- Meminta ketegasan Prabowo mengenai arah pembangunan Ibu Kota Negara.
- Berantas mafia peradilan dan kesewenang-wenangan aparat.
- Tolak pelibatan institusi pendidikan dalam pengelolaan tambang.
Ketua HMI Makassar Timur, Ikrar, menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal untuk mendorong perubahan. “Setelah aksi ini, kami akan melakukan kajian lebih mendalam dan menggelar aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar,” ujarnya.
Meski menggelar aksi di jalan raya, HMI Makassar Timur tetap menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. “Kami pastikan aksi ini tidak melanggar aturan dan dijamin oleh UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” tutup Ikrar.
