Petta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I serta prognosis semester II tahun 2026.
Dalam paparannya, Purbaya melaporkan bahwa APBN hingga akhir semester I 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp196,5 triliun, atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai masih berada dalam batas aman.
“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dari sisi pendapatan, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun, tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Kinerja perpajakan menjadi penopang utama, dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun atau meningkat 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp152 triliun yang tumbuh 3,4 persen, serta PNBP sebesar Rp271 triliun yang meningkat 21,6 persen dibandingkan semester I/2025.
Purbaya juga menyoroti perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. “Ini perkembangan yang menggembirakan, mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama.
Sementara dari sisi belanja, realisasi pengeluaran negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun, dengan belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar sebesar Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen secara tahunan. Purbaya menegaskan penyerapan anggaran ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional,” ungkap Purbaya.
Ia juga mengungkapkan adanya penambahan pagu Transfer ke Daerah (TKD). “Terdapat kenaikan pagu TKD sebesar Rp13,3 triliun dari pagu APBN Rp693 triliun menjadi Rp706,3 triliun. Ini termasuk tambahan untuk penanganan bencana Sumatra dan tambahan Dana Otonomi Khusus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Khusus. Jadi anggaran ke daerah kami naikkan dengan angka yang cukup signifikan,” ujarnya.
Untuk proyeksi hingga akhir tahun, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 akan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB — lebih tinggi dari target awal dalam UU APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun (2,68 persen PDB). “Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini menjadi lebih rendah lagi pada realisasi akhir nanti,” kata Purbaya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian fiskal di sisa tahun anggaran. “Proyeksi defisit APBN 2026 Rp734,3 triliun atau 2,85%. Meskipun selisih hanya 0,17%, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal,” kata Said.
Meski defisit melebar, Purbaya memastikan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal melalui skema pembiayaan yang efisien. “APBN 2026 tetap dijaga agar selalu sehat dan berkelanjutan dengan pembiayaan yang efisien. Defisit dikendalikan dalam batas aman sebesar 2,85 persen terhadap PDB, atau bahkan lebih rendah lagi, agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkasnya.
