

Makassar, Petta – DPRD Kota Makassar terus mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal, kelompok rentan, hingga pekerja sosial keagamaan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan pandangan umum sekaligus hasil pencermatan terhadap substansi draf Ranperda.
Fahrizal menegaskan, pembentukan regulasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan sosial yang layak.
Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan perlu diperkuat melalui landasan hukum daerah. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
“Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.
Ia menilai, program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat perlu didukung regulasi yang menjamin pelaksanaannya secara konsisten dan berkelanjutan.
Lima Program Jaminan Sosial Masuk Ranperda
Dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelimanya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Cakupan itu dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja. Mulai dari kecelakaan saat bekerja, risiko kematian, masa setelah produktif, hingga kehilangan pekerjaan.
Pansus juga mendorong agar perlindungan tidak hanya menyasar pekerja penerima upah. Kelompok bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, serta pekerja sosial keagamaan turut menjadi bagian dari sasaran regulasi.
Secara khusus, Fahrizal menyoroti kelompok pekerja sosial keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum tentu memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kelompok tersebut mencakup imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya.
Pansus memandang pemberian bantuan iuran bagi kelompok tersebut sebagai bentuk keadilan sosial sekaligus penghargaan terhadap kontribusi mereka di tengah masyarakat.
“Tidak hanya itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan akses perlindungan,” ungkapnya.
Pekerja Rentan Jadi Perhatian Pansus
Salah satu substansi yang mendapat perhatian khusus dalam pembahasan Ranperda adalah skema bantuan iuran bagi pekerja rentan.
Fahrizal menjelaskan, kelompok ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah karena memiliki pendapatan terbatas, kondisi pekerjaan tidak stabil, serta kemampuan yang terbatas untuk membayar iuran jaminan sosial secara mandiri.
Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran dipersyaratkan berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan. Mereka juga harus berdomisili di Makassar, dibuktikan dengan KTP elektronik, serta belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.
Pemberian bantuan diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan. Pansus turut mendorong agar penetapan penerima mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas.
“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tuturnya.
Selain bantuan iuran, Ranperda juga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan. Tanggung jawab tersebut mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran, pembinaan, hingga pengawasan.
Pansus juga memberikan perhatian terhadap kepatuhan sektor swasta. Dalam draf regulasi, bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.
Sementara pada sektor konstruksi, penyedia jasa didorong untuk memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek.
“Bukti kepesertaan jaminan sosial, kita harapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi,” harapnya.
DPRD Dorong Pengawasan dan Pelaksanaan Berkelanjutan
Untuk memastikan pelaksanaan regulasi berjalan efektif, draf Ranperda juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan. Tim tersebut melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, memperluas kepesertaan, serta menentukan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.
Fahrizal menegaskan, Ranperda ini tidak sebatas mengatur peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut juga dirancang untuk memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan, serta mekanisme pengawasan.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tukasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungan terhadap penyusunan Ranperda tersebut. Ia menilai perlindungan jaminan sosial tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi.
Pemkot Makassar mencatat sekitar 81 ribu pekerja rentan telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah kota juga menjalankan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua bagi 45.000 pekerja rentan.
“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Munafri.
Melalui pembahasan bersama pemerintah kota, DPRD Makassar berharap Ranperda tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memperluas perlindungan pekerja. Dengan begitu, pekerja sektor informal, mandiri, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.