Meinsani Kecca Gelar Pengawasan, Bahas Penguatan Koperasi dan UMKM

Pengawasan Koperasi Kota Makassar

Makassar, Petta – Anggota DPRD Kota Makassar, H. Meinsani Kecca, S.Sos., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel MaxOne Makassar tersebut membahas strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengawasan ini menjadi ruang untuk melihat pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendorong agar kebijakan pemberdayaan ekonomi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Meinsani menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan warga. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat perlu ditopang melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat.

Ia juga mendorong agar kegiatan pengawasan tidak hanya menjadi forum penyampaian program, tetapi menjadi ruang dialog untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi bersama.

Bahas Strategi Penguatan UMKM Makassar

Dalam kegiatan tersebut, materi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menguraikan strategi pengembangan ekonomi daerah periode 2025–2029 dalam mendukung visi Makassar MULIA.

Strategi tersebut diterjemahkan melalui tiga pilar intervensi, yakni dukungan finansial dan permodalan, peningkatan kapasitas serta mutu usaha, dan pengembangan infrastruktur ekonomi.

Pada aspek permodalan, pemerintah daerah diarahkan untuk memfasilitasi akses modal usaha dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi maupun UMKM. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi hambatan pembiayaan yang kerap dihadapi pelaku usaha kecil.

Sementara itu, penguatan kapasitas dilakukan melalui edukasi, inkubasi bisnis, peningkatan kualitas produk, serta Gerakan Sadar Koperasi (GEMASKOP).

Materi tersebut juga memuat rencana pengembangan gerai UMK di 153 kelurahan dengan target realisasi 30 gerai setiap tahun. Selain itu, terdapat penataan dan pembinaan titik akses pedagang kaki lima (PKL), dengan target dua titik setiap tahun.

Perhatian khusus turut diberikan kepada pemberdayaan masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA). Melalui pelatihan daur ulang sampah, pemerintah ingin membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat.

Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Bersama

Selain strategi pengembangan UMKM, kegiatan ini menghadirkan materi Prof. Dr. H. Muh. Asdar, SE, M.Si., CWM, yang membahas koperasi sebagai wadah untuk membangun kesejahteraan dan keberkahan bersama.

Dalam pemaparannya, Asdar menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Kegiatannya dijalankan berdasarkan prinsip koperasi dan berlandaskan asas kekeluargaan.

Ia menguraikan bahwa koperasi dapat memperkuat kemampuan ekonomi anggota melalui kerja sama, membuka kesempatan usaha, meningkatkan nilai tambah, serta membangun budaya saling membantu dan bertanggung jawab.

Manfaat koperasi juga tidak hanya terbatas pada keuntungan usaha. Koperasi dapat membantu anggota memperoleh akses permodalan, memperluas pemasaran produk, meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, serta memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai ketentuan dan partisipasi masing-masing anggota.

Asdar turut menekankan pentingnya nilai amanah dalam pengelolaan koperasi. Prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab perlu diterapkan agar kegiatan usaha memberikan manfaat bagi seluruh anggota.

Materi tersebut juga mengaitkan prinsip koperasi dengan nilai-nilai Islam, seperti tolong-menolong, musyawarah, keadilan, dan saling menguntungkan.

Dorong Koperasi Dikelola Secara Sehat

Untuk membangun koperasi yang kuat, Asdar memaparkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan, mulai dari menyatukan tujuan anggota, menata organisasi, mengelola usaha secara sehat, mengaktifkan partisipasi anggota, hingga mengembangkan manfaat koperasi.

Anggota koperasi juga didorong untuk aktif menggunakan layanan, mendukung produk sesama anggota, menjaga kepercayaan, serta mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Meinsani berharap penguatan koperasi dan UMKM dapat menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang lebih inklusif.

Upaya tersebut membutuhkan kesinambungan program, dukungan akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pengawasan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts

Lebih Dekat ke Masyarakat

Jangkau audiens lebih luas dan tepat sasaran melalui iklan di website kami