Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru bergerak cepat mengambil peran strategis sebagai daerah penyangga logistik Ibu Kota Nusantara (IKN). Akselerasi penguatan jalur maritim lintas selat makassar digenjot demi membuka keran investasi baru dan mendongkrak kapasitas fiskal daerah.
Langkah taktis tersebut dibahas mendalam saat Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menerima kunjungan kerja jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Ina menegaskan komitmennya untuk mengonversi Nota Kesepahaman (MoU) perdagangan yang telah dirintis menjadi aktivitas ekonomi riil di pelabuhan.
“Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk mempertegas dan mempercepat implementasi kerja sama Tol Laut yang telah dibangun bersama beberapa kabupaten di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Ini bukan sekadar kerja sama di atas kertas, tetapi harus diwujudkan menjadi jalur perdagangan dan distribusi yang nyata untuk memperkuat ekonomi daerah,” ujar Andi Ina Kartika Sari.
Butuh Dukungan Armada Kapal Kontainer
Andi Ina yang didampingi Wakil Bupati Abustan A. Bintang dan Sekda A. Syarifuddin menjelaskan, Pelabuhan Garongkong di Barru memiliki kedalaman alami yang sangat ideal untuk bersandarnya kapal-kapal kargo berbobot besar. Namun, optimalisasi rute pelayaran klaster komoditas ini masih terbentur keterbatasan armada pelayaran penjuru.
Oleh karena itu, Pemkab Barru tengah melobi pemerintah pusat dan jajaran investor swasta agar bersedia mengalokasikan unit kapal general kargo maupun kontainer khusus guna mengisi trayek Barru-Kalimantan secara reguler.
“Untuk merealisasikan Tol Laut secara optimal, diperlukan dukungan konkret berupa pengadaan kapal dan penguatan armada pelayaran. Tanpa dukungan sarana transportasi yang memadai, potensi kerja sama perdagangan dan distribusi antarwilayah tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, kami akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh mitra daerah agar program ini dapat segera diwujudkan,” papar mantan Ketua DPRD Sulsel ini.
Keberadaan armada penunjang tersebut dinilai krusial untuk memangkas biaya logistik (delivery cost) material konstruksi dan komoditas pangan dari Sulawesi ke lokasi proyek IKN di Penajam Paser Utara.
Sinergi Regulasi Peningkatan PAD
Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menekankan pentingnya Barru menyusun regulasi daerah (Perda) yang adaptif terhadap iklim investasi kepelabuhanan. Struktur hukum lokal harus memberi ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut mengelola sektor jasa kepanduan maupun bongkar muat agar berimplikasi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Andi Ina menyambut positif supervisi regulasi tersebut. Ia memproyeksikan penguatan jejaring perdagangan maritim ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kawasan Timur Indonesia.
“Kolaborasi antardaerah adalah sebuah keniscayaan. Dengan memperkuat jejaring kerja sama, kita tidak hanya membangun daerah masing-masing, tetapi juga memperkuat konektivitas dan daya saing kawasan secara keseluruhan,” pungkas Bupati Barru.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh jajaran tim ahli Bapemperda DPRD Kaltim, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Barru Abubakar, serta Kepala Bagian Hukum Setda Barru Suaib.
