Petta – Golkar Institute kembali menjadi panggung diskusi strategis dengan mengangkat tema “Politik Hijau dan Demokrasi: Membangun Tata Kelola Berkelanjutan di Sulawesi Selatan” dalam acara Regional Forum Public Dialog yang berlangsung di Saung Rindu Alam, Pantai Akkarena, Makassar, Sabtu (27/1/2025).
Hadir membuka acara, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., menyampaikan pandangannya tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui politik hijau yang terintegrasi dengan nilai-nilai demokrasi.
“Politik hijau bukan sekadar jargon. Ini adalah komitmen bersama untuk memastikan tata kelola lingkungan hidup yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi pembangunan. Kita perlu menjadikan infrastruktur demokrasi sebagai pilar utama untuk mencapai Asta Cita Prabowo-Gibran yang visioner,” tegas Taufan dengan gaya retorika intelektualnya.
Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara berkompeten, di antaranya Prof. Dr. Yusran Yusuf, Guru Besar Kehutanan Universitas Hasanuddin sekaligus Staf Khusus Menteri Pertanian RI; Rahman Pina, S.IP., M.Si., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel; Andi Suharmika Hasir, S.H., Wakil Ketua DPRD Kota Makassar; Irwan, S.T., mantan Staf Khusus Gubernur Sulsel 2020-2023; dan Hikmawaty Sabar dari Walhi Sulsel. Diskusi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, kader Golkar, dan pegiat lingkungan.
Pada kesempatan itu, Taufan Pawe menyinggung isu pemagaran laut yang menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa kasus ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk DPR RI melalui Komisi II yang bermitra dengan Kementerian ATR/BPN.
“Pemagaran laut bukan hanya melanggar hak akses masyarakat pesisir, tetapi juga mengancam ekosistem laut yang kita jaga bersama. Saya berkomitmen memperjuangkan isu ini hingga tuntas, termasuk menuntut transparansi dan mengejar aktor intelektual di baliknya. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keadilan lingkungan tetap terjaga,” ujar Taufan penuh ketegasan.
Taufan Pawe menutup sambutan dengan menyampaikan apresiasinya terhadap Golkar Institute yang dinilainya sebagai wadah strategis untuk mencetak kader berkualitas. Ia berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi sumber lahirnya generasi baru pemimpin dengan kapasitas unggul.
“Golkar Institute adalah terobosan yang patut diapresiasi. Ini adalah ruang bagi kader untuk memahami kompleksitas kebijakan publik, merumuskan solusi, dan memimpin dengan integritas. Saya yakin dari forum ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan,” imbuh Taufan Pawe.
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Zulham Arief ini, seorang mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) bernama Noval mengajukan pertanyaan kritis terkait keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlanjutan lingkungan.
“Bagaimana pemerintah menemukan titik temu antara proyek pembangunan dan konsep pembangunan berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Yusran Yusuf memberikan pandangan mendalam.
“Kunci utama ada pada kolaborasi dan komitmen. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekologi. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu, pembangunan akan berjalan selaras dengan kebutuhan keberlanjutan,” jawab Prof Yusran dengan gaya lugas dan akademisnya.
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam mendorong implementasi politik hijau di Sulawesi Selatan. Sebuah sinyal kuat bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat adalah jalan menuju tata kelola lingkungan yang lebih baik.
