Komdigi Siapkan Internet 100 Mbps untuk Blank Spot, Targetkan Sekolah hingga Rumah Tangga

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. (©Disway/Anisha Aprilia)

Petta – Pemerintah terus berupaya memperluas akses internet di seluruh pelosok negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama para operator seluler nasional kini menyiapkan program penyediaan internet tetap dengan kecepatan hingga 100 Mbps di wilayah-wilayah blank spot di Indonesia.

Wilayah blank spot merupakan area yang selama ini belum terjangkau oleh sinyal komunikasi, baik jaringan telepon analog maupun internet digital. Melalui program ini, fasilitas internet berkecepatan tinggi akan disebar ke berbagai fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, hingga rumah tangga yang masih belum memiliki akses jaringan serat optik.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa upaya ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan digitalisasi sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujar Meutya di hadapan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart dalam audiensi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan, kebijakan pemerataan akses internet ini akan didukung dengan pengalokasian spektrum frekuensi baru secara transparan kepada operator seluler. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan skema open access, di mana penyelenggara layanan wajib membuka infrastrukturnya untuk memungkinkan kolaborasi lintas operator.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” tambah Meutya.

Adapun proses seleksi operator yang akan mengelola spektrum tambahan tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Meutya menegaskan bahwa prosesnya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan kesiapan teknologi dan komitmen penyedia layanan dalam memberikan tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

Dengan program ini, pemerintah berharap kesenjangan digital antarwilayah di Indonesia dapat segera teratasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis digital di seluruh pelosok tanah air.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts