Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru mengambil langkah tegas dalam mempercepat transformasi digital di lingkup birokrasi dan ekonomi kerakyatan. Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat desa untuk aktif menggunakan transaksi nontunai (QRIS) dalam setiap aktivitas keuangan.
Hal tersebut ditegaskan Abustan saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS SIAP Pasar dan Evaluasi PAD Triwulan I di Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
“Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita lebih efisien, aman, dan cepat. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kalau masih ada kepala dinas yang bawa uang kontan, nilai kinerjanya akan diturunkan,” tegas Abustan.
Kejar Ketertinggalan Peringkat Digitalisasi
Langkah agresif ini diambil menyusul laporan Bank Indonesia yang menunjukkan peringkat digitalisasi Kabupaten Barru berada di posisi 36 dari 70 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi. Penurunan peringkat ini disebut lebih karena faktor administratif dan rendahnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
I Putu Khrisnayudi Widya dari Bank Indonesia Provinsi Sulsel mengungkapkan bahwa masalah utama bukan pada infrastruktur, melainkan eksekusi dan pelaporan. Meski demikian, ia mengapresiasi peluncuran “QRIS SIAP Pasar” di Barru yang menjadi pasar digital kedua di Sulsel setelah Makassar.
“Data BI menunjukkan transaksi QRIS di Barru pada Januari 2026 saja sudah mencapai Rp 13 miliar dengan 27 ribu merchant. Potensinya besar, tinggal bagaimana mendokumentasikan proses internalnya dengan baik,” jelas I Putu.
Optimalisasi PAD: Target 100 Persen Nontunai
Selain digitalisasi, rapat koordinasi ini juga mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga April 2026 belum menyentuh angka 25 persen. Wabup Abustan menyoroti adanya hambatan (bottleneck) di beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Perhubungan, dan Pariwisata.
Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Barru, Andi Hilmanida, menargetkan seluruh transaksi pajak dan retribusi di Barru tidak lagi menggunakan uang tunai pada akhir tahun 2026.
“Kami tidak mengharapkan lagi ada transaksi tunai. Seluruh pembayaran akan dilakukan melalui QRIS, virtual account, maupun mobile banking. Kami juga sudah membentuk Satgas PAD yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk memperkuat pengawasan,” tutur Andi Hilmanida.
Edukasi dan Mitigasi Risiko
Meski mendorong penuh digitalisasi, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian pada aspek keamanan siber. Bapenda bersama sektor perbankan diminta menggencarkan edukasi langsung di pasar-pasar untuk meminimalisir risiko penipuan digital atau kesalahan transfer.
“QRIS itu positif, tapi risikonya nyata. Edukasi harus masif melalui baliho dan pendampingan. Jangan sampai masyarakat justru menjadi korban karena kurangnya literasi digital,” pesan Abustan.
Melalui sinergi antara Pemkab Barru, Bank Indonesia, dan perbankan, transformasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi visi “Sejahtera Lebih Cepat” yang diusung Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
