Bone, Petta – Aksi demonstrasi ribuan warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berujung ricuh pada Senin (19/8/2025). Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu memprotes kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 300 persen.
Aksi dimulai sekitar pukul 11.30 Wita di Lapangan Merdeka, kemudian berlanjut ke Kantor Bupati Bone. Demonstran mendesak Bupati Bone Andi Asman Sulaiman untuk hadir dan memberikan penjelasan langsung terkait keputusan tersebut. Namun, hingga sore hari bupati maupun wakil bupati tak kunjung menemui massa.
Kekecewaan itu memicu ketegangan. Massa melempari aparat dengan batu, kembang api, hingga bom molotov. Polisi membalas dengan gas air mata dan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Situasi yang awalnya kondusif berubah menjadi bentrokan hingga malam hari.
Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, mengatakan ada pihak luar yang diduga memanfaatkan aksi tersebut. “Koordinator aksi sebenarnya sudah pulang. Yang tersisa adalah kelompok anarko yang bukan warga Bone, mereka yang melakukan pelemparan batu, bom molotov, dan kembang api ke arah petugas,” kata Sugeng dikutip dari Kumparan.
Kericuhan itu menimbulkan korban luka. Dua anggota polisi, Aipda Rahmat dan Bripda Awal, mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Empat anggota Satpol PP juga harus mendapat perawatan, salah satunya mengalami luka robek di kepala. Beberapa demonstran turut dilarikan ke RSUD Tenriawaru Bone.
Sementara itu, salah satu perwakilan massa, Arifin, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak membuka ruang dialog langsung dengan kepala daerah. “Kami hanya ingin mendengar langsung penjelasan bupati, kenapa PBB dinaikkan sampai 300 persen. Kalau memang berpihak kepada rakyat, seharusnya beliau hadir,” kata Arifin.
Situasi memanas hingga malam hari di sekitar Kantor Bupati Bone. Polisi menambah jumlah personel pengamanan menjadi 1.000 orang yang terdiri atas gabungan TNI-Polri. Jalan Ahmad Yani, yang menjadi titik konsentrasi massa, ditutup untuk menghindari meluasnya bentrokan.
Respon Pemerintah: Tunda Kenaikan PBB-P2
Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan PBB-P2, sesuai instruksi Bupati dan Wakil Bupati serta arahan Pemerintah Pusat. Hal ini diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah, Andi Saharuddin, Selasa malam: “Iye betul (ditunda – red) atas petunjuk Bupati dan Wakil Bupati serta arahan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang,” ujarnya.
Meskipun adanya keputusan penundaan tersebut, hingga berita ini diturunkan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin belum juga menemui massa aksi, sehingga memberikan kesan ketidakhadiran yang kerap dikeluhkan pendemo.
