Polisi Ajak Tahanan Narkoba Makan di Restoran Medan, Alasannya Jadi Sorotan

Rekam layar memperlihatkan narapidana narkoba makan bersama polisi. (dokumen istimewa)

MEDAN, Petta – Video sejumlah tahanan kasus narkoba makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Pemandangan tersebut menuai sorotan karena para tahanan terlihat menyantap makanan dengan tangan masih diborgol.

Dalam rekaman yang beredar, para tahanan mengenakan pakaian oranye dan duduk satu meja bersama anggota polisi. Mereka tampak menikmati hidangan di restoran, meskipun sedang berada dalam status tahanan dan pengawalan petugas.

Peristiwa itu terjadi di Restoran Kembang, kawasan Medan Amplas, pada Senin (16/11/2026). Belakangan diketahui, anggota kepolisian yang terlibat merupakan personel Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena tindakan anggotanya dinilai kurang pantas.

“Kita minta maaf kalau umpamanya merasa bahwa itu kurang etis, kami minta maaf. Itu kan kemanusiaan saja,” kata Ferry kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Anggota Belum Makan, Tahanan Ikut Diajak ke Restoran

Ferry menjelaskan, kejadian tersebut bermula setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mapolda Sumut pada Senin. Sejumlah anggota Polres Asahan yang membawa tahanan mengikuti kegiatan tersebut sejak pagi.

Setelah konferensi pers selesai, para personel hendak kembali ke Asahan. Namun, karena belum sempat makan siang dan perjalanan menuju daerah asal masih cukup jauh, mereka memutuskan singgah di sebuah restoran di Medan.

Persoalan kemudian muncul ketika para tahanan yang berada dalam pengawalan turut diajak makan bersama. Menurut Ferry, keputusan itu diambil atas pertimbangan kemanusiaan karena para tahanan juga belum makan.

Alasan lainnya, polisi menilai membawa tahanan ke tempat makan dapat mempermudah pengawasan. Jika tahanan tetap berada di kendaraan, petugas harus mengatur penjagaan secara bergantian. Sementara itu, membawa makanan untuk disantap di kendaraan dinilai lebih merepotkan.

Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan petugas dalam menjalankan tugas pengawalan. Kebutuhan makan bagi tahanan memang harus dipenuhi, tetapi membawa mereka ke restoran umum bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Polisi dapat mengatur pemberian makanan tanpa harus menempatkan tahanan di ruang publik bersama petugas. Karena itu, alasan kemanusiaan perlu dibedakan dari keputusan teknis yang menyangkut keamanan dan kepatutan pengawalan.

Polda Sumut Akui Tindakan Anggota Kurang Etis

Ferry menegaskan, para tahanan tetap berada dalam pengawasan anggota kepolisian dan tangan mereka tidak dilepaskan dari borgol selama makan bersama.

Ia juga menyebut tindakan tersebut bukan keputusan untuk memberikan perlakuan khusus kepada tahanan. Namun, pihaknya mengakui kegiatan makan di restoran itu dapat menimbulkan persepsi kurang baik di tengah masyarakat.

Menurut Ferry, Polda Sumut menerima kritik dan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan bahwa anggota yang terlibat telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun ketentuan kedinasan dalam tindakan membawa tahanan ke restoran.

Apabila ditemukan pelanggaran, anggota yang bersangkutan dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

Kemanusiaan Tidak Menghapus Profesionalitas

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak dasar tahanan dan profesionalitas petugas seharusnya berjalan beriringan. Tahanan tetap manusia yang berhak mendapatkan makanan, termasuk ketika sedang menjalani proses hukum.

Namun, kewajiban tersebut tidak berarti petugas dapat mengabaikan pertimbangan keamanan, prosedur pengawalan, dan kepatutan di ruang publik.

Justru dalam situasi seperti ini, kemampuan petugas mengambil keputusan secara tepat menjadi bagian dari profesionalitas kepolisian. Memberi makan tahanan merupakan kewajiban, sedangkan memilih tempat dan cara pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan yang matang.

Permintaan maaf Polda Sumut dan pemeriksaan Propam menjadi langkah awal untuk menjawab sorotan masyarakat. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan tersebut, termasuk penjelasan apakah tindakan anggota Polres Asahan itu melanggar ketentuan pengawalan tahanan.

Sebab, alasan kemanusiaan semestinya tidak dijadikan pembenaran untuk keputusan yang kurang tepat. Pelayanan terhadap tahanan tetap harus dilakukan dengan cara yang profesional, aman, dan sesuai prosedur.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts

Lebih Dekat ke Masyarakat

Jangkau audiens lebih luas dan tepat sasaran melalui iklan di website kami