Barru, Petta – Wakil Bupati Barru, Abustan, mendorong penguatan pendidikan politik secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga kecermatan masyarakat dalam menentukan pemimpin.
Hal tersebut disampaikan Abustan saat menghadiri Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Anggota DPR RI Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel D’Shining, Takkalasi, Kabupaten Barru, Senin (9/11/2026).
Kegiatan bertema “Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Demokrasi dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu” tersebut menjadi ruang edukasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sekaligus pembahasan pembaruan regulasi kepemiluan.
Dalam sambutannya, Abustan menyampaikan salam dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, sekaligus mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi II DPR RI dan para narasumber yang memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
Pendidikan Politik Tidak Hanya Menjelang Pemilu
Abustan menilai pendidikan pemilih tidak seharusnya berhenti setelah tahapan pemilihan umum selesai. Sebaliknya, edukasi politik perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Ia juga mendorong agar sosialisasi pendidikan pemilih menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kalangan pemuda, perempuan, dan komunitas lainnya perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan pemahaman politik.
Menurut Abustan, partisipasi dalam pemilu harus disertai kemampuan menilai calon pemimpin secara objektif. Masyarakat diharapkan tidak sekadar memberikan suara, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi kandidat.
“Ke depan, kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih. Pemimpin yang dipilih hendaknya memiliki kapasitas, kompetensi, serta kemampuan untuk membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan seluruh elemen masyarakat perlu membangun sinergi dalam menghadirkan informasi politik yang benar dan mudah dipahami.
Dengan bekal pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi keliru serta mampu menyikapi dinamika politik secara bijaksana.
Taufan Pawe Soroti Pembaruan Undang-Undang Pemilu
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti pentingnya pembaruan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Ia menjelaskan, perubahan regulasi perlu memperhatikan berbagai persoalan dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaan pemilu. Pengalaman Pemilu 2024 juga menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan sistem kepemiluan yang lebih baik.
Menurut Taufan, regulasi yang diperbarui harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Pembenahan tersebut juga perlu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain penguatan kelembagaan penyelenggara, keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ia turut menekankan bahwa partisipasi politik tidak cukup dimaknai sebatas aktivitas mencoblos pada hari pemungutan suara. Masyarakat perlu memiliki kesadaran dan pemahaman politik agar dapat menjalankan hak demokratis secara bertanggung jawab.
Melalui sosialisasi ini, pendidikan pemilih berkelanjutan diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih kritis, meningkatkan partisipasi politik yang bermakna, serta memperkuat budaya demokrasi yang sehat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Romi Harmanto, Wakil Dekan FISIP Unhas Dr. A. Lukman, Ketua KPU Kabupaten Barru Abdul Syarat B.S. Kim., serta jajaran komisioner KPU Kabupaten Barru.
Hadir pula Camat Balusu A. Maya Novitasari, perwakilan Polsek Balusu, perwakilan Koramil 1405-04, insan pers, LSM, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.
