Petta – Dalam rangka memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tata kelola pemerintahan daerah, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., anggota Komisi II DPR RI, memberikan kuliah umum bertema “Peran DPR RI dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah” di depan puluhan mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 10 Desember 2024, di Aula Prof. Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Dalam pemaparannya, Taufan Pawe menyoroti peran vital DPR RI, khususnya Komisi II, dalam mengawasi dan mengarahkan tata kelola pemerintahan daerah. Beliau menjelaskan bahwa fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan semangat otonomi daerah dan prinsip transparansi. Ia juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal.
Para mahasiswa memanfaatkan momen ini untuk menggali wawasan lebih dalam tentang dinamika perumusan undang-undang hingga tantangan dalam implementasinya. Salah satu mahasiswa menanyakan bagaimana DPR RI menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan pusat. Menjawab hal itu, Taufan Pawe menekankan pentingnya sinergi antar tingkat pemerintahan dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya relevan tetapi juga berkeadilan.
“Dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun suatu daerah, dan saya sebagai perwakilan adik-adik sekalian di komisi II bertugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan memastikan tata kelola pemerintahan daerah bisa berjalan sebagaimana mestinya” jawab Taufan Pawe.
Kuliah umum ini menjadi ruang dialog penting bagi generasi muda untuk memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan birokrasi. Kehadiran akademisi terkemuka seperti Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si., dan Dr. A. Lukman Irwan, S.I.P., M.Si., turut memberikan nuansa akademis yang mendalam pada acara ini.
Kuliah umum ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara legislatif dan akademisi mampu menciptakan ruang belajar yang inspiratif dan bermanfaat.
