

JAKARTA, Petta – Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menjadi sorotan setelah muncul dua kebijakan dan wacana yang berkaitan dengan kawasan konservasi tersebut.
Di satu sisi, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan gagasan pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Di sisi lain, dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani Menteri Bahlil Lahadalia menunjukkan perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kedua isu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan kawasan konservasi yang menjadi habitat badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu satwa paling langka di dunia.
Namun, penting dicatat bahwa belum ada bukti yang menunjukkan wacana relokasi badak dan penetapan wilayah pertambangan tersebut merupakan satu kebijakan yang saling berkaitan.
Hashim Usulkan Pemindahan Badak Jawa
Wacana pemindahan badak Jawa disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki.
Hashim menilai keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon menghadapi potensi ancaman bencana alam, terutama tsunami yang dapat dipicu gempa bumi maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Ia mengkhawatirkan bencana besar dapat mengancam seluruh populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di kawasan tersebut.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim dalam pemberitaan mengenai pernyataannya.
Ia kemudian menyampaikan gagasan untuk memindahkan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa.
“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali,” tambahnya.
Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan mitigasi risiko bencana. Namun, pemindahan satwa langka seperti badak Jawa bukan perkara sederhana karena membutuhkan kajian habitat, kesiapan ekosistem, kesehatan satwa, serta strategi konservasi jangka panjang.
Bahlil Tetapkan Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon
Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Keputusan yang ditandatangani Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 tersebut menetapkan tiga kategori wilayah pertambangan, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dalam peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon terlihat masuk dalam arsiran yang menunjukkan wilayah WUP.
Penetapan itu kemudian memunculkan kekhawatiran karena Ujung Kulon dikenal sebagai kawasan konservasi dan habitat terakhir badak Jawa.
Meski demikian, status WUP tidak sama dengan izin operasional pertambangan. Penetapan wilayah tersebut merupakan bagian dari pemetaan dan perencanaan potensi sumber daya mineral, bukan keputusan yang otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Februari kemarin, kita ada tiga; WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN),” kata Ari, dikutip Selasa (17/11/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah. Selain itu, diperlukan pemenuhan persyaratan kesesuaian pemanfaatan ruang sebelum kegiatan pertambangan dapat memperoleh izin.
Pemerintah Banten Tegaskan Taman Nasional Tetap Dilindungi
Pemerintah Provinsi Banten kemudian memberikan penjelasan mengenai status kawasan konservasi Ujung Kulon.
Ari menegaskan bahwa wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, kawasan darat dan laut TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
“Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan salah satu wilayah yang tidak ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan karena wilayah tersebut merupakan kawasan pelestarian alam dan konservasi,” katanya.
Ari juga menegaskan bahwa indikasi geologis mengenai potensi mineral tidak otomatis berarti terdapat kegiatan atau rencana pertambangan.
“Secara indikasi geologis, narasi mengenai adanya potensi mineral emas di wilayah tersebut memang memiliki dasar ilmiah, namun sifatnya masih sebatas indikasi awal berdasarkan pembacaan peta formasi batuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, belum ada kajian mengenai potensi mineral di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Karena itu, potensi geologis di sekitar kawasan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai cadangan tambang yang siap dieksploitasi.
“Namun, perlu saya tegaskan bahwa indikasi geologis tidak otomatis berarti ada aktivitas atau rencana pertambangan, mengingat status Taman Nasional Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang,” katanya.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara wilayah perairan sekitar Ujung Kulon yang masuk dalam peta pertambangan dan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang secara tata ruang ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
Apa Hubungan Relokasi Badak dan Penetapan Wilayah Tambang?
Kemunculan dua isu tersebut dalam waktu berdekatan memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara rencana relokasi badak Jawa dan penetapan wilayah pertambangan.
Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada bukti bahwa usulan Hashim untuk memindahkan badak Jawa berkaitan dengan keputusan Menteri ESDM mengenai wilayah pertambangan.
Wacana relokasi yang disampaikan Hashim berangkat dari kekhawatiran terhadap risiko bencana alam. Sementara itu, keputusan Bahlil merupakan kebijakan penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten yang mencakup pemetaan potensi sumber daya mineral.
Persoalan utamanya terletak pada kejelasan batas wilayah. Publik perlu mengetahui secara pasti area perairan yang masuk WUP, jaraknya dari kawasan konservasi, serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa perlindungan habitat badak Jawa tidak terganggu oleh kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya.
Ujung Kulon bukan sekadar kawasan yang memiliki potensi geologis. Wilayah ini merupakan benteng konservasi penting bagi keberlangsungan badak Jawa yang populasinya sangat terbatas.
Karena itu, transparansi peta wilayah pertambangan, kepastian status kawasan konservasi, dan keterbukaan pemerintah menjadi hal penting agar kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan.