Petta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (12/2/2024). Rapat ini membahas anggaran OIKN tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta program kerja OIKN ke depan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, mengapresiasi kinerja OIKN, namun juga menyoroti beberapa hal penting terkait pembangunan IKN. Salah satunya adalah dasar pertimbangan pembangunan yang menurutnya harus lebih mengedepankan kebutuhan ketimbang sekadar keinginan.
“Kekhawatiran saya, pembangunan IKN ini lebih didasari oleh keinginan, bukan kebutuhan. Jika demikian, ini bisa menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, beliau memiliki semangat besar dalam mencapai swasembada pangan dan mewujudkan Indonesia Emas sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita,” ujar Taufan Pawe dalam rapat tersebut.
Taufan Pawe menegaskan bahwa Fraksi Golkar tentu mendukung penuh misi Asta Cita yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran. Sehingga, ia berharap agar OIKN mampu berinovasi dalam menghadirkan fungsi manajerial yang lebih efisien dalam pembangunan ibu kota baru.
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh Asta Cita Prabowo-Gibran. Dengan semangat yang dipaparkan Otorita IKN tadi, saya berharap efisiensi dan implementasi pembangunannya dapat sejalan dengan misi besar Presiden. Negara ini memiliki 280 juta rakyat yang harus dipikirkan kesejahteraannya” tegasnya.
Taufan juga mengusulkan agar pembangunan lebih diarahkan ke sektor-sektor strategis di berbagai wilayah agar multiplier effect-nya bisa lebih dirasakan masyarakat secara luas.
“Kenapa tidak anggaran pembangunan ini dialihkan ke sektor-sektor unggulan di daerah? Misalnya, pengembangan pertanian di Sulawesi Selatan, kehutanan di Kalimantan dan Papua, atau pariwisata di Bali. Dengan cara ini, pemerataan pembangunan dapat terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang telah disepakati bersama, memiliki dasar hukum, dan sedang berjalan. Oleh karena itu, langkah terbaik saat ini adalah memastikan efisiensi anggaran dapat diterapkan secara optimal guna meminimalkan beban terhadap keuangan negara.
“Fraksi Golkar berpandangan bahwa manajemen Otorita IKN harus lebih bijak dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Pembangunan IKN harus berorientasi pada satu kiblat yang jelas, yakni memperkuat program Prabowo-Gibran,” tandasnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa efisiensi anggaran mencapai Rp 1,15 triliun dari pagu awal sebesar Rp 6,395 triliun yang telah ditetapkan pada Desember 2024 lalu. Efisiensi ini telah disepakati bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan difokuskan pada penghematan perjalanan dinas, kajian-kajian, serta belanja operasional seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
“Kemarin, Selasa (11/2/2025), OIKN bersama Kemenkeu telah menyepakati efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun. Pemangkasan anggaran dilakukan pada perjalanan dinas, seminar, FGD, serta kegiatan seremonial, terutama perjalanan dinas ke luar negeri,” ungkap Basuki.
Dengan adanya efisiensi ini, pagu yang akan digunakan dalam DIPA OIKN 2025 menjadi Rp 5,042 triliun dari sebelumnya Rp 6,395 triliun. Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 21 Januari dan 3 Februari 2025, yang menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun.
1 comment