Barru, Petta – Sekitar 60 nelayan dari sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Barru menyampaikan langsung keluhan terkait sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Pengaduan itu diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si, bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si, di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Jumat malam (29/8/2025).
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Para nelayan menyampaikan keresahan karena pasokan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Siawung tidak tersedia selama tiga hari terakhir. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat melaut seperti biasa.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami tidak bisa mencari nafkah. Sudah tiga hari perahu kami hanya terikat di dermaga karena tidak ada solar,” ungkap salah seorang nelayan yang hadir.
Wakil Bupati Barru menegaskan, pemerintah daerah memahami betul kesulitan yang dialami masyarakat nelayan. Ia menyebut Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari telah memberi arahan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti.
“Atas perintah Ibu Bupati, kami bersama Pak Sekda segera bersurat resmi ke Pertamina dan BPH Migas. Kami akan meminta agar kuota solar di SPBU bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan Barru, namun tetap memperhatikan kepentingan pengguna umum, termasuk mobil truk dan kendaraan angkutan umum,” kata Abustan.
Ia menambahkan, Pemkab Barru berkomitmen mengawal persoalan distribusi energi agar masyarakat, khususnya nelayan, tidak dirugikan. Abustan juga mendorong adanya komunikasi yang lebih baik antara Pertamina, SPBU, dan pemerintah daerah terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Senada dengan itu, Sekda Barru Abubakar menegaskan peran nelayan sangat penting dalam menopang ekonomi daerah. “Nelayan adalah tulang punggung ekonomi daerah, karena itu kebutuhan mereka harus menjadi perhatian serius. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa hak masyarakat mendapatkan energi yang terjangkau dan adil bisa terpenuhi,” ujarnya.
Hasil pertemuan tersebut disambut lega para nelayan. Mereka berharap langkah pemerintah dengan mengirim surat resmi ke Pertamina dan BPH Migas dapat segera direspons sehingga pasokan solar kembali normal dan aktivitas melaut dapat berjalan lancar.
