Makassar, Petta – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., menekankan bahwa penanganan masalah stunting di daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini disebabkan stunting sering berakar dari banyak persoalan sekaligus dalam satu rumah tangga.
Pandangan kritis ini disampaikan Abustan, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barru, dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan TPPS Semester I Tahun 2025 di Hotel Dalton Makassar, Selasa (29/7/2025).
Wabup Abustan mengungkapkan, hasil pendataan uji coba di Barru menunjukkan tingginya masalah berlapis yang harus ditangani secara bersamaan.
“Dari satu dusun saja, kami temukan 11 anak stunting dan tujuh persoalan dalam satu rumah tangga, mulai dari sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga pola asuh. Jadi, penanganannya tidak bisa sepotong-potong,” tegasnya.
Solusi Berbasis Ekonomi: Kandang Bebek untuk Keluarga Miskin
Pemkab Barru, kata Abustan, kini fokus mengintervensi dengan pendekatan data akurat by name by address sebagai dasar intervensi lintas sektor, mulai dari perbaikan sanitasi oleh Dinas PU, hingga pengawasan gizi oleh Dinas Kesehatan. Untuk keperluan ini, Barru telah menyiapkan pelatihan bagi 2.470 kader posyandu.
Selain itu, Pemkab Barru juga merancang solusi berbasis ekonomi keluarga, yakni pemberdayaan rumah tangga miskin dengan program kandang bebek dua lantai. Program ini diharapkan dapat menghasilkan telur konsumsi harian bagi anak-anak di keluarga tersebut.
“Kami tidak ingin hanya membagi bantuan tanpa dampak permanen. Target kami jelas: keluarga miskin ekstrem harus keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, dan tidak boleh ada anak yang stunting,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Wabup Abustan juga menyinggung bahwa dari 55 desa/kelurahan di Barru, hanya 21 desa yang mendapat intervensi program dari pemerintah provinsi.
Capaian Sulsel Turun 4,1 Persen
Sebelumnya, Wagub Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, SE., M.M., selaku Ketua TPPS Sulsel, yang membuka kegiatan via daring, menyampaikan capaian penurunan angka stunting di provinsi.
“Alhamdulillah, pada tahun 2024 kita berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 23,3 persen, dari sebelumnya 27,4 persen di tahun 2023. Artinya kita mengalami penurunan sebesar 4,1 persen,” ujarnya.
Meskipun terjadi penurunan, Wagub mengingatkan bahwa angka tersebut masih di atas rata-rata nasional yang saat ini berada di 19,8 persen. Pemprov Sulsel sendiri mengalokasikan dana APBD sebesar Rp62 miliar lebih untuk intervensi di 504 desa lokus.
Wabup Abustan mengapresiasi dukungan anggaran provinsi, namun ia menekankan kembali agar intervensi yang dilakukan benar-benar berbasis pada data akurat di lapangan sehingga tepat sasaran.
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan oleh DP3A-DALDUK KB Sulsel hingga 30 Juli 2025 dan diikuti oleh seluruh Ketua dan Anggota TPPS Kabupaten/Kota se-Sulsel.
