Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru menyatakan kesiapannya menjalani tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, mewakili Bupati Barru, mengikuti Entry Meeting pemeriksaan tersebut secara daring dari Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Barru, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi penanda dimulainya audit guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai koridor hukum.
“Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka, kooperatif, dan profesional,” ujar Abustan usai kegiatan yang turut dihadiri Pj Sekda Barru, Abubakar, dan perwakilan BPK Sulsel.
Bukan Mencari Kesalahan Pemda
Dalam pertemuan yang dipusatkan di Bali tersebut, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bukan bertujuan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah. Sebaliknya, audit ini merupakan instrumen evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
BPK berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang konstruktif agar pelaksanaan APBD di setiap daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang mewakili Mendagri, mengingatkan pentingnya disiplin anggaran. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta memperkuat digitalisasi layanan publik.
Komitmen Transparansi Barru
Abustan menekankan bahwa bagi Pemkab Barru, setiap proses pemeriksaan dipandang sebagai ruang pembelajaran untuk memperbaiki sistem birokrasi. Transparansi keuangan dianggap sebagai modal utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi energi pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”
Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Barru
Pemeriksaan ini juga akan menyasar sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akuntabilitas pengelolaan belanja publik.
Hadir mendampingi Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut di antaranya Inspektur Kabupaten Barru, para Asisten Setda, serta jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Barru.
