Petta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal MI, yang akrab disapa Deng Ical, kembali menyerukan sikap tegas pemerintah terhadap maraknya prostitusi online di Indonesia. Selain gencar menyuarakan penanggulangan judi online, legislator dari Fraksi PKB ini mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera memblokir aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana transaksi seksual.
“Prostitusi online sudah semakin marak, terhubung langsung dengan aplikasi kencan atau media sosial yang disalahgunakan. Beberapa aplikasi seperti Mixxxx, Tinxxx, Litxxxxx, dan Telegxxx tidak hanya menjadi tempat mencari pasangan, tapi juga untuk transaksi seks,” ungkap Deng Ical, Sabtu (4/1/2025).
Menurut Deng Ical, fenomena prostitusi online bukan sekadar masalah moral, tetapi juga ancaman serius bagi generasi muda. Ia menyoroti betapa aplikasi ini kerap disalahgunakan, bahkan oleh anak-anak di bawah umur.
“Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa terjebak dalam prostitusi online. Dampaknya nyata: perceraian meningkat, keluarga berantakan, dan moral bangsa terancam,” tegasnya.
Ia juga mencatat bahwa jumlah aplikasi kencan global saat ini mencapai lebih dari 8.000 platform dengan pengguna lebih dari 300 juta. Jumlah yang signifikan ini, kata Deng Ical, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.
Komitmen Pengawasan dan Kolaborasi
Deng Ical menilai pengawasan terhadap konten digital di internet harus diperketat. Ia mendesak Komdigi untuk berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial guna mencegah berkembangnya praktik prostitusi online.
“Pengawasan saja tidak cukup. Harus ada tindakan tegas seperti pemblokiran dan penegakan hukum terhadap pelaku. Jangan biarkan praktik ini berkembang tanpa kendali di dunia maya,” ujarnya.
Deng Ical juga menekankan pentingnya edukasi literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak. Menurutnya, rendahnya literasi digital menjadi salah satu penyebab utama suburnya prostitusi online.
“Pendidikan literasi digital sangat penting. Pemerintah harus memastikan masyarakat paham risiko dunia digital dan hukum harus mengikuti perkembangan teknologi ini,” katanya.
Sinergitas untuk Ruang Digital Aman
Deng Ical mengingatkan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Masyarakat juga harus aktif menjadi bagian dari solusi, bukan hanya mengandalkan pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman,” pungkas Deng Ical.
