Barru, Petta – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Ina menyampaikan sejumlah pandangan terkait upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta pentingnya pendampingan antikorupsi bagi penyelenggara negara.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting sekali untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Andi Ina.
Ia menyoroti penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kerap membuat kepala daerah ragu karena mekanismenya dinilai panjang dan berisiko hukum.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK, agar penggunaannya jelas dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.
Selain itu, Andi Ina juga menyinggung soal intensitas perjalanan dinas kepala daerah yang kerap disalahpahami. Menurut dia, langkah itu justru menjadi bagian penting dalam memperjuangkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat di tengah keterbatasan dana transfer.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya,” jelasnya.
“Program ini menyasar keluarga miskin ekstrem dan kini sudah masuk tahap tender. Ini wujud kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian,” tambahnya.
Dalam forum itu, Bupati Barru juga mengusulkan agar KPK kembali menggiatkan Program PAKU Integritas — inisiatif pembinaan antikorupsi yang pernah menyasar kepala daerah bersama pasangannya.
“Program PAKU Integritas itu luar biasa. Kami diundang bersama pasangan hidup untuk mendapat pembekalan tentang nilai integritas, disertai kegiatan ‘shock therapy’ yang membuka mata kami tentang betapa mengerikannya akibat korupsi,” kenangnya.
Ia mengisahkan pengalaman saat diajak melihat langsung ruang tahanan KPK di Gedung Merah Putih. “Ruangannya sempit, dan selama tiga hari pertama tahanan di sana tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ. Itu pengalaman yang membuat kami semua gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi,” tuturnya.
Menurut Andi Ina, pengalaman seperti itu penting untuk terus dilanjutkan. “Korupsi berawal dari niat dan komitmen diri. Seperti pesan Pak Johan Tanak, menjadi kepala daerah harus pakai otak dan hati. Otak untuk berpikir rasional, dan hati untuk menjaga niat agar tetap lurus,” ucapnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati Andi Ina berharap seluruh kepala daerah di Sulsel semakin memperkuat integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu,” ujarnya sambil tersenyum, disambut tawa peserta.
“Saya pernah sekali diperiksa di sana. Walau dilayani dengan baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan terus bangun daerah dengan integritas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia menekankan pentingnya pencegahan sejak dini untuk menjaga integritas penyelenggara negara serta memperkuat sistem pengawasan di daerah.
Turut hadir mendampingi Bupati Barru, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru.
