Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi dalam Live Talk Show Pencegahan Korupsi bertajuk “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” yang digelar BPSDM Kemendagri secara hybrid, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan di Ruang Basic Kantor Bupati Barru tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekda Barru, Andi Syarifuddin, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Integritas bukan sekadar slogan bagi kami di Barru, melainkan prinsip kerja yang wajib ditegakkan seluruh aparatur,” tegas Abustan di sela kegiatan.
Waspadai Tiga Sektor Rawan Korupsi
Dalam dialog tersebut, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga marwah sumpah jabatan. KPK secara khusus mengidentifikasi tiga area yang paling rentan terhadap praktik suap dan gratifikasi pada awal 2026, yakni:
- Perencanaan dan Penganggaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa.
- Perizinan.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menambahkan bahwa integritas pemimpin diuji saat berada dalam situasi tanpa pengawasan langsung. Oleh karena itu, keselarasan antara kata dan perbuatan menjadi kunci untuk menghindari jeratan hukum.
Digitalisasi Sebagai Benteng Pencegahan
Menanggapi tren peningkatan kasus korupsi di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barru di bawah kepemimpinan Bupati Andi Ina Kartika Sari terus mengakselerasi digitalisasi layanan publik. Langkah ini dinilai paling efektif untuk menutup celah pertemuan fisik yang berpotensi memicu praktik pungutan liar atau kolusi.
Selain teknologi, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat juga menjadi prioritas. Pemkab Barru memastikan fungsi pengawasan internal berjalan independen dan proaktif dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran bagi masyarakat.
Amanah Rakyat Di Atas Segalanya
Keikutsertaan jajaran Pemkab Barru dalam forum nasional ini menjadi ruang refleksi untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga tanpa ada kebocoran anggaran.
“Kami tidak memberikan ruang bagi praktik KKN. Penguatan pengawasan dan transparansi anggaran adalah langkah konkret kami untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkas Abustan.
Melalui gerakan ini, Pemkab Barru berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya dapat memiliki ketahanan moral yang kuat dalam menghadapi dinamika kekuasaan demi mewujudkan Barru yang bersih dan berwibawa.
