Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (26/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Menara MPP Kantor Bupati Barru ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Abubakar, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari.
Dalam sambutannya, Abubakar menyampaikan bahwa meski pengelolaan pendanaan pembangunan ke depan menghadapi dinamika kebijakan yang menantang, pelayanan publik tetap menjadi komitmen prioritas.
“Proses penyusunannya harus mampu menyerap aspirasi masyarakat secara realistis dan berorientasi pada kebutuhan nyata,” ujar Abubakar saat membacakan sambutan Bupati, Senin.
Delapan Prioritas Strategis Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Barru melalui Pj Sekda memaparkan delapan prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Fokus utama meliputi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan kawasan industri juga menjadi sorotan. Sektor primer seperti agroteknologi, pariwisata, hingga pemberdayaan UMKM melalui Koperasi Merah Putih turut masuk dalam radar kebijakan strategis.
RKPD 2027 ini diharapkan menjadi penjabaran konkret dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025–2030.
Forum Konsultasi Publik Wadah Aspirasi Masyarakat
Kepala Bappelitbanda Barru, Andi Unru, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menghimpun masukan langsung dari para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Hasil diskusi dalam forum tersebut kemudian dituangkan ke dalam penandatanganan berita acara sebagai wujud komitmen perencanaan yang partisipatif.
“Seluruh masukan dan pandangan peserta forum dirangkum dalam berita acara yang menjadi dasar rekomendasi penyempurnaan dokumen,” jelas Andi Unru.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan Kunci Keberhasilan Daerah
Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara tunggal, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.
Forum ini dihadiri oleh beragam elemen, mulai dari Ketua DPRD Barru, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perbankan, instansi vertikal seperti ATR/BPN dan BPS, hingga organisasi profesi dan LSM.
Sinergi antara pemerintah, pelaku industri seperti PLTU dan PLN, serta lembaga keagamaan seperti BAZNAS dan MUI diharapkan mampu memperkuat landasan pembangunan Barru di masa depan.
