Makassar, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru periode 2025–2029. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (27/11/2025) hingga Sabtu (29/11/2025), di Hotel Best Western Makassar.
Rapat dibuka oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Barru. Rakor ini melibatkan Tim Pakar Kemiskinan dari JICA, tim Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 14 perangkat daerah pengampu, dan 7 kepala desa lokasi Pilot Project Sipakatoki.
Integrasi Kemiskinan dan Stunting
Wakil Bupati Abustan menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan percepatan penurunan stunting, sebab kedua masalah tersebut saling terkait.
“Dua program ini tidak bisa dipisahkan. Harapan saya, tujuh desa percontohan ini mampu menunjukkan perubahan nyata. Targetnya, pada 2029 minimal 50% angka kemiskinan di desa-desa ini dapat kita turunkan,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menyoroti besarnya anggaran desa yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Ia menjelaskan bahwa perbaikan tingkat kemiskinan belum signifikan meskipun belanja desa sudah tinggi.
Fokus pada Sistem Nafkah dan Ekonomi Rumah Tangga
Rakor ini bertujuan memvalidasi Sistem Nafkah Keluarga Miskin pada desa lokasi proyek, menyusun matriks RPKD dan KAK dari seluruh perangkat daerah pengampu, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
Dr. Abustan menekankan pentingnya kolaborasi efektif antara perangkat daerah, desa, dan pemerintah provinsi untuk menghadirkan terobosan yang benar-benar berdampak. Hal ini termasuk integrasi konsep Sistem Nafkah, program Coco Betty, dan model Ekonomi Berkecukupan.
Ia juga menyinggung kesiapan desa dalam implementasi program berbasis ekonomi rumah tangga, seperti penyediaan komoditas unggulan ayam dan itik, yang ketersediaannya masih perlu diperbaiki. Hasil finalisasi matriks RPKD dan KAK ini akan menjadi panduan kerja penanggulangan kemiskinan Barru selama lima tahun ke depan.
