Petta – Pemerintah, melalui Perum Perumnas dan dukungan lintas instansi, menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun sebagai salah satu agenda prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus hunian komersial, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki akses masyarakat terhadap hunian layak.
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menegaskan kesiapan Perumnas untuk mengambil peran strategis dalam program ini. Sebagai pengembang pemerintah, Perumnas memanfaatkan aset negara demi memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Dari total tiga juta unit rumah yang direncanakan, sekitar 20 persen akan menjadi rumah bersubsidi, sedangkan sisanya ditujukan untuk pasar komersial.
Pendekatan Wilayah: Rumah Tapak dan Vertikal
Pendekatan yang digunakan mengakomodasi kebutuhan masyarakat di wilayah berbeda. Di daerah dengan ketersediaan lahan luas, seperti kawasan pedesaan, pembangunan akan berfokus pada rumah tapak. Sementara itu, di area perkotaan yang terbatas lahan, akan dikembangkan hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun.
Proyek ini mencakup wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang, dan Bontoa di Makassar. Di Kota Bekala, misalnya, Perumnas bermitra dengan PTPN untuk memanfaatkan 241 hektare dari total 800 hektare lahan yang tersedia. Sementara itu, di Talang Keramat, proyek akan memanfaatkan 100 hektare lahan, dan di Bontoa sekitar 90 hektare.
Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Nasional
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa program ini juga melibatkan optimalisasi aset negara yang tidak terpakai. Lahan sitaan dari kasus korupsi dan aset hasil Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi bagian dari solusi penyediaan tanah. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan tanah eks-HGU, HGB, serta lahan idle milik pemerintah daerah.
Dalam waktu singkat setelah dilantik, Maruarar berhasil mengamankan 1.200 hektare lahan untuk mendukung program ini. “Dari total ini, 1.000 hektare berasal dari Kejaksaan Agung dan 200 hektare dari Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya, seperti dikutip dari Antara.
Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional
Program tiga juta rumah juga bertujuan memperkuat sektor properti sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan rumah memiliki dampak langsung terhadap 150 industri pendukung, mulai dari material konstruksi hingga perlengkapan rumah tangga.
Strategi ini juga mendorong pemanfaatan komponen lokal melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Sebagai bagian dari target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen hingga ambisi 8 persen, sektor jasa konstruksi diproyeksikan berkontribusi sebesar 10-12 persen terhadap total pertumbuhan. Dalam konteks ini, pembangunan rumah tidak hanya menjadi solusi sosial, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat ekonomi bangsa.
Program tiga juta rumah bukan sekadar angka atau janji politik. Ia adalah wujud kolaborasi berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperbaiki akses terhadap perumahan, sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.
