Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat sinergi lintas sektor dalam optimalisasi program jaminan sosial. Langkah ini ditandai dengan dibukanya Rapat Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si, di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari dua kebijakan nasional, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai sebagai instrumen vital pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Abustan menegaskan peran penting forum ini sebagai wadah koordinasi.
“Forum kepatuhan ini diharapkan menjadi wadah koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi penegak hukum dalam memperluas cakupan kepesertaan serta memastikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Barru,”
Abustan A. Bintang, Wakil Bupati Barru
Perkuat Penegakan dan Pengawasan
Di tempat yang sama, Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan, Iman Muhammad Amin, SE., M.M, menyampaikan bahwa pembentukan forum ini adalah langkah strategis untuk memperkuat penegakan kepatuhan di lapangan.
Ia menjelaskan, forum ini akan berfungsi sebagai sarana untuk membahas langkah-langkah pengawasan dan tindak lanjut bagi perusahaan atau pemberi kerja yang terbukti belum patuh dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan.
“Keberhasilan forum ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi antarinstansi, khususnya pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum,” jelasnya.
Adapun tujuan utama pembentukan forum ini antara lain untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan, mendorong perlindungan bagi seluruh pekerja (baik formal maupun informal), serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Rapat tersebut dihadiri oleh Pj Sekda Barru, unsur BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri Barru, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, serta perangkat daerah terkait lainnya.
