Petta – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Pemprov Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Senin (17/02/2025). Fokus pembahasan adalah kondisi ruas jalan provinsi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Parangloe-Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang rusak akibat bencana.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel sekaligus anggota Komisi D, Lukman B Kady (LBK), menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan lima titik bekas bencana di jalur tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ruas jalan di Desa Lonjoboko, Parangloe, yang sebagian masih tertutup longsor sejak 2019.
Selain di Desa Lonjoboko, kondisi serupa juga terjadi di Desa Parigi, Tinggimoncong. Longsor di area ini membuat jalur menyempit, menyisakan satu jalur yang masih bisa dilalui kendaraan. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keselamatan dan aksesibilitas.
“Itu semua masuk dalam perhatian kita. Makanya, keputusannya kita akan datang berkunjung untuk melihat secara detail jalan-jalan yang kena longsor ini. Dan itu akan menjadi skala prioritas yang kami perhatikan,” kata LBK.
LBK memahami mengapa proyek perbaikan belum berjalan, mengingat anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan malah dialihkan ke sektor lain. Namun, ia berjanji akan memastikan perbaikan ini berjalan tahun ini dengan anggaran yang telah disiapkan.
“Jalan Poros Malino ini saya akan kawal betul, agar bisa dikerjakan dengan anggaran yang sudah ditetapkan dinas terkait. Insya Allah saya secara pribadi apalagi ini kan wilayah saya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Lukman B Kady juga menyoroti kondisi Jalan Poros Sapaya-Malakaji yang tak kunjung diperbaiki. Ia menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan perbaikan jalan tersebut, mengingat jalur itu sangat vital bagi perekonomian masyarakat setempat.
“Saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan untuk perbaikan Jalan Poros Sapaya-Malakaji yang selama ini rusak. Apalagi jalan ini merupakan jalur perekonomian warga yang membawa hasil kebunnya,” tegas Legislator Dapil Gowa-Takalar ini.
Hal serupa juga diutarakan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid. Ia mendesak Dinas BMBK segera mengambil langkah konkret agar akses jalan kembali normal.
“Kami minta harus ada langkah-langkah agar bekas timbunan yang masih ada di ruas jalan itu, untuk disingkirkan. Apalagi Jalan Poros Malino banyak dilewati kendaraan,” ujar Kadir.
Dinas BMBK: Anggaran Rp24,5 Miliar Siap Digunakan
Menanggapi desakan dari para anggota DPRD, Kepala Dinas BMBK Sulsel Astina Abbas memastikan bahwa anggaran sebesar Rp24,5 miliar sudah disiapkan untuk perbaikan jalan dampak bencana di ruas Sungguminasa-Malino.
“Tahun ini ada lima lokasi yang akan kita tangani dengan anggaran yang sudah disiapkan,” jelas Astina.
Dengan adanya kepastian anggaran ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang lebih aman dan nyaman semakin besar. LBK memastikan bahwa dirinya akan terus mengawal proyek ini hingga benar-benar terealisasi.
