Petta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat presidential threshold mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe. Ia menilai putusan ini sebagai langkah progresif untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
“Penghapusan presidential threshold merupakan langkah maju bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Kami dari Fraksi Golkar sangat mengapresiasi keputusan ini,” ujar Taufan, Jumat (4/1/2025).
Taufan Pawe, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, menyebut bahwa keputusan MK ini memberikan peluang lebih besar bagi partai politik untuk mencalonkan kader terbaik mereka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, hal ini akan membuka ruang kompetisi yang lebih sehat dan adil.
“Kini, semua partai peserta Pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon. Ini tentu akan menguntungkan rakyat, karena masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taufan mengungkapkan bahwa Fraksi Golkar siap mengawal implementasi keputusan ini dalam proses penyusunan undang-undang. Kolaborasi dengan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi prioritas.
“Kami tentu akan melibatkan semua pihak dalam mengawal keputusan tersebut untuk dimasukkan dalam undang-undang Pemilu, termasuk akan berkonsultasi dengan Pemerintah dan Penyelenggara, terkait penentuan norma Undang-undang yang berkaitan dengan Keputusan yang telah dituangkan MK dalam putusannya tersebut, sehingga apa yang diputuskan tentunya akan menjadi pedoman kita dalam menyusun undang-undang pemilu,” katanya.
Selain itu, mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menilai bahwa penghapusan ambang batas pencalonan juga dapat mengurangi polarisasi politik di masyarakat. Dengan lebih banyak kandidat yang bersaing, ketegangan yang kerap muncul akibat persaingan dua kutub dapat diminimalisasi.
“Keputusan ini efektif mengurangi polarisasi yang selama ini sering memecah belah masyarakat. Dengan banyaknya opsi kandidat, masyarakat bisa fokus pada kualitas individu, sehingga cenderung bisa menghindari konflik horizontal,” tambah Taufan.
Taufan Pawe juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keputusan ini hingga terealisasi sepenuhnya dalam Pemilu mendatang. “Kami akan memastikan langkah ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
