Petta – Bupati Bantaeng terpilih, M. Fathul Fauzy Nurdin, mengambil langkah tegas terkait efisiensi anggaran. Ia mengimbau kepada seluruh pegawai dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bantaeng untuk tidak menghadiri pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 mendatang. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional yang menekankan pengelolaan anggaran secara efektif.
Menurut pria yang akrab disapa Uji Nurdin ini, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi belanja pemerintah. “Demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran Bapak Presiden Prabowo, saya imbau OPD tidak perlu mengikuti pelantikan di Jakarta,” ujar Uji, Rabu (12/2/2025). Ia menambahkan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan daerah yang lebih mendesak.
Uji menegaskan, usai pelantikan, dirinya bersama seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Dengan jadwal yang padat tersebut, ia menilai tidak ada cukup waktu untuk berkoordinasi langsung dengan OPD Pemkab Bantaeng jika mereka ikut hadir ke Jakarta.
“Insyaallah setelah mengikuti pembekalan di Magelang, saya akan langsung kembali ke Bantaeng untuk segera berkoordinasi dengan OPD,” kata Uji.
Menanggapi imbauan ini, Sekretaris Daerah Bantaeng Abdul Wahab menyatakan dukungannya. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mengutamakan efisiensi anggaran.
“Betul, kita mendukung agar OPD tidak perlu ke Jakarta. Hal tersebut pastinya membuat efisiensi anggaran sesuai harapan Bapak Presiden dan Bupati terpilih,” kata Abdul Wahab.
Seperti diketahui, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Setelahnya, sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan mengikuti retreat di Akmil Magelang untuk menerima pembekalan terkait tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.
Keputusan bupati termuda di Sulawesi Selatan ini sejalan dengan instruksi presiden yang menekankan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
