

Makassar, Petta – Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Meinsani Kecca, menampung sejumlah aspirasi warga Perumahan Kodam 3, Jalan Kotipa XIII, Kelurahan Katimbang, dalam kegiatan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, Jumat (20/11/2026).
Reses yang berlangsung di titik ketiga tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan kebutuhan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Meinsani mengatakan, kegiatan reses merupakan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan langsung aspirasi maupun kendala yang mereka hadapi sehari-hari.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar, ia menjelaskan bahwa mitra kerja komisinya meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Sosial.
Selama dua tahun bertugas di Komisi D, Meinsani mengaku berupaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan pada organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.
“Kalau ada masalah di mitra Komisi D, insyaallah saya bantu. Misalnya di Dinas Pendidikan, kalau besok anak mau masuk SD atau SMP dan ada kendala, insyaallah bisa disampaikan kepada saya,” ujarnya.
Meinsani Buka Ruang Aduan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Selain pendidikan, Meinsani juga menyoroti persoalan akses pelayanan kesehatan, khususnya warga yang mengalami kendala ketika menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit.
Ia mempersilakan masyarakat menghubunginya apabila menghadapi persoalan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi perhatian dalam lingkup kerja Komisi D adalah RSUD Daya.
“Kalau ada masalah BPJS ditolak, silakan langsung hubungi saya. Sudah beberapa kali kami membantu warga yang mengalami persoalan seperti itu,” katanya.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang membutuhkan bantuan terkait persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Meinsani mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi menyerap, membahas, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan. Sementara itu, pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Perlu dipahami bahwa DPRD bukan eksekutor. Kalau ada aspirasi, tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Tugas kami menerima dan mengusulkan agar bisa diperjuangkan. Pasti ada aspirasi yang bisa direalisasikan, meskipun tidak semuanya,” jelasnya.
Warga Kodam 3 Keluhkan Jalan, Drainase, dan Banjir
Dalam sesi dialog, warga Perumahan Kodam 3 menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah. Infrastruktur lingkungan menjadi salah satu isu yang paling banyak disoroti.
Warga meminta perbaikan jalan lingkungan yang kondisinya dinilai belum merata. Mereka juga mengusulkan penambahan polisi tidur untuk mengendalikan kecepatan kendaraan, terutama truk yang melintas di kawasan permukiman.
Selain jalan, kondisi drainase turut menjadi perhatian. Warga menilai sejumlah saluran air membutuhkan pembenahan karena belum mampu mengantisipasi genangan ketika hujan turun.
Persoalan tersebut berkaitan dengan banjir yang disebut kerap melanda kawasan Perumahan Kodam 3. Karena itu, warga berharap pemerintah melakukan penanganan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki jalan, tetapi juga membenahi sistem drainase lingkungan.
Keluhan lain berkaitan dengan akses air bersih. Sejumlah rumah tangga mengaku belum menikmati layanan air dari PDAM meskipun jaringan pipa sebelumnya disebut telah dipasang di kawasan tersebut.
Warga juga mempertanyakan kualitas pengerjaan jalan. Mereka menilai terdapat ruas jalan yang hanya mendapatkan satu lapis pengecoran, berbeda dengan pengerjaan di wilayah lain yang disebut mencapai tiga lapis.
Sementara itu, terkait fasilitas umum, warga menyampaikan bahwa aset fasilitas umum di Perumahan Kodam 3 baru diserahkan kepada pemerintah setelah sekitar 30 tahun. Mereka berharap penyerahan tersebut diikuti perhatian terhadap pemeliharaan dan pengembangan fasilitas lingkungan.
Pelaku UMKM Minta Dukungan Permodalan
Tidak hanya infrastruktur dan pelayanan dasar, warga turut menyampaikan aspirasi terkait penguatan ekonomi masyarakat.
Mereka mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi warga.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan Meinsani melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Kota Makassar.
Persoalan jalan, drainase, banjir, akses air bersih, fasilitas umum, hingga permodalan UMKM menjadi sejumlah kebutuhan yang diminta warga Perumahan Kodam 3 untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah.