Makassar, Petta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru memperkuat pengawalan terhadap 12 usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029. Upaya strategis ini dilakukan melalui sinkronisasi data, penyiapan lahan, hingga penyelesaian proses perizinan.
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang hadir mewakili Bupati Andi Ina Kartika Sari dalam rapat sinkronisasi tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero).
Pertemuan lintas sektor ini berlangsung di Kantor PT PLN (Persero) UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Makassar, Senin (21/9/2026).
Rincian Usulan dan Kendala Kawasan Hutan
Berdasarkan draf peta jalan (roadmap) Lisdes Sulawesi Selatan, Pemkab Barru mengajukan 12 lokasi sasaran. Rencana pelaksanaan program elektrifikasi ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yakni:
- Enam lokasi pertama akan mulai dieksekusi pada tahun 2026.
- Enam lokasi berikutnya ditargetkan berjalan pada tahun 2027.
- Sebanyak enam lokasi dari total usulan tersebut berada di dalam area kawasan hutan.
Oleh karena itu, status kawasan hutan ini menjadi perhatian khusus dalam proses sinkronisasi. Seluruh usulan masih membutuhkan pengawalan ketat terkait validasi data, kesiapan teknis, dan pemenuhan syarat perizinan.
Lebih lanjut, koordinasi intensif bersama instansi kehutanan sangat diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyiapan lahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam forum tersebut, usulan dari pemerintah daerah divalidasi langsung oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak PLN. Hasil klarifikasi ini kemudian akan menjadi dasar tindak lanjut pada tahapan pelaksanaan berikutnya.
Listrik Sebagai Kebutuhan Dasar Warga
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin menekankan pentingnya pemerataan akses energi. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Ia menjelaskan, Program Lisdes 2026–2029 merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses kelistrikan. Program ini secara khusus menyasar warga di wilayah kepulauan maupun daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Saat ini, rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan telah mencapai angka 97,035 persen. Sedangkan, rasio desa berlistrik sudah menyentuh 98,91 persen. Meskipun demikian, perluasan keandalan pasokan di sejumlah wilayah tetap membutuhkan perhatian serius.
Di sisi lain, EVP Pengembangan Listrik Desa PT PLN (Persero) Ahmad Mustaqir meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Keterlibatan pemkab sangat krusial dalam memvalidasi data lokasi sasaran serta mempercepat penyelesaian izin lahan.
Sebagai bentuk komitmen daerah, Wakil Bupati Barru hadir membawa sejumlah pimpinan lintas sektor. Turut mendampingi dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas PMDPPKB, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.
