MAKASSAR, Petta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan program bedah rumah terhadap 867 unit rumah pada Tahun Anggaran 2027.
Program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak. Sasarannya terutama warga miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data kesejahteraan.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Rabu (11/11/2026).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan program bedah rumah menjadi salah satu kegiatan yang diperjuangkan dalam pembahasan anggaran pokok 2027.
“Untuk tahun anggaran 2027, melalui pembahasan anggaran pokok ini, direncanakan sekitar 867 unit rumah mendapatkan bantuan bedah rumah,” kata Kadir.
Dia menjelaskan, pendanaan program tersebut tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel. Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karena itu, Kadir mendorong anggota DPRD Sulsel dan DPR RI untuk mengusulkan calon penerima bantuan melalui daerah pemilihan masing-masing.
“Kami berharap teman-teman anggota DPRD maupun anggota DPR RI dapat menyusun daftar nama masyarakat yang layak menerima bantuan di daerah pemilihan masing-masing untuk diusulkan melalui program bedah rumah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” ujarnya.
Bedah Rumah Menyasar 24 Kabupaten/Kota
Program bedah rumah tersebut direncanakan menjangkau masyarakat di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Menurut Kadir, pembagian alokasi bantuan akan mempertimbangkan kebutuhan setiap daerah serta kelayakan masyarakat yang diusulkan sebagai penerima.
Khusus Kota Makassar, sejumlah kawasan permukiman menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Kecamatan Tamalate dan Biringkanaya.
Meski demikian, penentuan penerima bantuan tetap mempertimbangkan kondisi fisik rumah, karakteristik kawasan permukiman, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selain memperbaiki rumah tidak layak huni, Dinas Perkimtan Sulsel juga menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan dan penanganan rumah warga terdampak bencana.
Di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, sekitar 30 rumah tercatat menjadi sasaran penanganan.
Anggaran Perkimtan Berkurang Rp 400 Juta
Dalam rapat tersebut, Komisi D DPRD Sulsel juga membahas penyesuaian anggaran Dinas Perkimtan untuk Tahun Anggaran 2027.
Kadir menyebutkan, pembahasan anggaran pokok bersama dinas tersebut menunjukkan adanya penambahan pendapatan sekitar Rp 137 juta.
Sementara itu, alokasi belanja mengalami pengurangan sekitar Rp 400 juta. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan dua pegawai dari total 150 pegawai yang memasuki masa pensiun pada November 2026.
“Untuk pendapatan ada penambahan kurang lebih Rp137 juta. Kemudian untuk belanja juga berkurang karena ada dua pegawai yang memasuki masa pensiun,” jelasnya.
Kadir menegaskan, pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada penyesuaian pendapatan dan belanja organisasi perangkat daerah (OPD). Komisi D juga memperhatikan keberlanjutan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satunya melalui program bedah rumah yang diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak di Sulawesi Selatan.
