Makassar, Petta – Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menyerahkan lima surat diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kepada sejumlah bakal calon ketua Golkar tingkat kabupaten.
Penyerahan diskresi tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan.
Lima penerima diskresi tahap pertama itu masing-masing merupakan figur yang akan mengikuti kontestasi kepemimpinan Golkar di daerahnya. Mereka adalah mantan Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara Megawati Jamal, Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar, Saleh Rahim, serta mantan Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali.
Surat diskresi dari DPP Golkar tersebut diserahkan langsung oleh IAS kepada masing-masing penerima di Kantor DPD Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Pemberian diskresi ini memberikan kesempatan kepada para bakal calon untuk mengikuti Musda, termasuk bagi figur yang belum memenuhi persyaratan masa keanggotaan atau kepengurusan partai selama lima tahun.
Lima Figur Terima Diskresi DPP Golkar
Salah satu penerima diskresi adalah Kaswadi Razak. Mantan Bupati Soppeng tersebut diketahui telah tiga periode memimpin Partai Golkar di Kabupaten Soppeng.
Selanjutnya, terdapat Megawati Jamal yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara. Ia mendapatkan diskresi untuk maju dalam Musda Golkar Luwu Utara meskipun masa kepengurusannya di partai belum mencapai lima tahun.
Diskresi juga diberikan kepada Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar. Sama seperti Megawati, Islam belum memenuhi persyaratan masa keanggotaan Golkar selama lima tahun.
Nama berikutnya adalah Saleh Rahim, mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini telah bergabung dengan Partai Golkar. Ia memperoleh diskresi untuk mengikuti kontestasi Musda Golkar Kabupaten Enrekang.
Sementara itu, penerima kelima adalah Basli Ali, mantan Bupati Kepulauan Selayar. Ia berencana kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Golkar Selayar untuk periode ketiga.
Pemberian diskresi kepada kelima figur tersebut memperlihatkan upaya DPP Golkar memberikan ruang bagi sejumlah tokoh untuk mengikuti proses pergantian kepemimpinan partai di tingkat kabupaten.
Penerima Diskresi Dibebani Target Pemilu 2029
Meski memperoleh kesempatan untuk maju dalam Musda melalui diskresi, para penerima tetap memiliki tanggung jawab politik apabila terpilih sebagai ketua Golkar di daerah masing-masing.
Mereka diwajibkan meningkatkan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2029. Target tersebut menjadi salah satu tuntutan yang harus diperhatikan para calon dalam menjalankan kepemimpinan partai ke depan.
Dengan demikian, diskresi tidak hanya memberikan kelonggaran bagi figur tertentu untuk mengikuti Musda, tetapi juga disertai tanggung jawab untuk memperkuat posisi Golkar di tingkat daerah.
Kinerja kepengurusan mendatang akan menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kekuatan politik Golkar di Sulawesi Selatan menjelang kontestasi Pemilu 2029.
Penyerahan lima diskresi tahap pertama ini juga menjadi salah satu perkembangan dalam rangkaian persiapan Musda Golkar kabupaten. Dinamika selanjutnya akan ditentukan melalui proses musyawarah di masing-masing daerah sesuai mekanisme organisasi Partai Golkar.
