Petta – KUPANG — Polda Nusa Tenggara Timur masih menyelidiki laporan dugaan pemerkosaan dengan terlapor Bupati Kupang, Yosef Lede. Hingga kini, politikus Gerindra itu berstatus terlapor, bukan tersangka.
Laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Pelapor, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, datang bersama keluarganya dengan pendampingan petugas dinas perlindungan perempuan dan anak.
Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11/2026) di rumah jabatan bupati di Jalan R.A. Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang. Menurut keterangan awal kepada penyidik, kedatangan pelapor ke lokasi dipicu informasi tentang tawaran pekerjaan.
Polisi Tunggu Visum dan Periksa Saksi
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, menegaskan perkara masih pada tahap awal. “Sudah dilaporkan, dalam proses penyelidikan,” kata Nova, Jumat (13/11/2026).
Untuk sementara, penyidik menunggu hasil visum et repertum dan memeriksa saksi-saksi lebih dulu. Yosef Lede baru akan dipanggil jika polisi menemukan bukti permulaan yang cukup. Karena itu, tuduhan dalam laporan belum diuji, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Polda NTT menyatakan menangani perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra pun meminta publik bersikap tenang. “Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya. Selain itu, ia meminta semua pihak menjaga identitas pelapor.
Belum Ada Sanksi, Desakan Mengalir
Sampai Sabtu (14/11/2026) pagi, belum ada sanksi yang diumumkan kepada Yosef Lede. Sementara itu, sang bupati belum memberi keterangan, begitu pula Sekda dan Wakil Bupati Kupang. Dalam pemberitaan yang dihimpun, belum ada pula pernyataan sikap resmi dari partainya.
Di sisi lain, desakan datang dari kelompok mahasiswa. GMNI Kupang meminta Kapolda NTT mengusut perkara ini secara transparan. “Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi persoalan ini,” tulis mereka, apa pun jabatan pihak yang dilaporkan.
PMII Kupang menilai kasus ini sebagai persoalan etika kepemimpinan. “Memuliakan perempuan adalah kewajiban,” demikian pernyataan mereka. Organisasi itu juga mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan evaluasi moral. Bila tak ada kemajuan yang transparan, PMII siap menggelar aksi damai dan doa bersama.
Sementara itu, pelapor kini mendapat perlindungan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT mendampinginya dan menempatkannya di rumah aman. Ia telah menjalani visum. Polda NTT berjanji memberi keterangan lanjutan setelah pemeriksaan saksi.
