Makassar, Petta – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pertemuan Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025) sore.
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya itu menjadi momentum konsolidasi penting bagi para kepala daerah dalam menyamakan persepsi dan strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya sinergi, inovasi, dan percepatan kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Daerah harus inovatif dalam mengelola sumber daya dan peka terhadap kebutuhan rakyat,”
Dr. Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
Wamendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil masuk 10 besar nasional dalam kategori daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulsel.
Lebih lanjut, Bima Arya memaparkan empat langkah strategis yang perlu menjadi fokus daerah pada 2025, yakni:
- Optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD.
- Inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat.
- Pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan ekonomi daerah.
- Peningkatan peran swasta dengan kemudahan perizinan dan iklim investasi yang kondusif.
Ia juga menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2025 yang disebut sebagai peluang memperkuat pembiayaan pembangunan, dengan syarat tetap menjaga efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap mandatory spending dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang menyoroti tantangan implementasi mandatory spending dan SPM, terutama bagi daerah yang tengah berupaya menyesuaikan program prioritas dengan ruang fiskal terbatas.
“Kami tentu mendukung pelaksanaan SPM sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini juga menuntut penyesuaian besar dalam struktur anggaran daerah, sehingga beberapa program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat perlu dijadwalkan ulang atau disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia,”
Abustan A. Bintang, Wakil Bupati Barru
Selain menyoroti kebijakan anggaran, Abustan juga mengangkat potensi strategis daerah seperti Pelabuhan Garongkong dan sektor pertambangan rakyat, yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang proporsional dan berkeadilan bagi daerah, sekaligus memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat, serta memanfaatkan program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” pungkasnya.
Rakorbangda Sulawesi Tahun 2025 dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, dan perwakilan OPD dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Kawasan Sulawesi.
