Makassar, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan dukungannya terhadap penguatan sistem data statistik nasional melalui integrasi data daerah. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (13/3/2026).
Kerja sama strategis ini difokuskan pada penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan informasi statistik guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih presisi. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memimpin langsung prosesi penandatanganan tersebut.
Gubernur Andi Sudirman menekankan bahwa data yang terintegrasi akan berfungsi sebagai navigator utama dalam intervensi masalah sosial-ekonomi di wilayahnya.
“Penguatan data ini nantinya menjadi rujukan atau kompas dalam pembuatan kebijakan, terutama sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, IPM dan lainnya,” ujar Andi Sudirman.
Persiapan Sensus Ekonomi 2026
Salah satu poin krusial dalam kerja sama ini adalah dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus ini dirancang untuk memetakan perubahan struktur ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi digital dan aktivitas ekonomi baru yang muncul pasca-pandemi.
Bagi Sulawesi Selatan, data hasil sensus ini nantinya akan digunakan untuk mengkluster kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih akurat, seperti pengembangan potensi komoditas unggulan rumput laut yang tersebar di beberapa kabupaten, termasuk Barru.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa hingga Januari 2026, BPS telah memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup 289 juta data individu dan 95 juta data keluarga. Data ini terus dimutakhirkan melalui integrasi data administrasi kependudukan dan verifikasi lapangan.
“Peran Sulsel sebagai lumbung pangan nasional sangat strategis sehingga membutuhkan dukungan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Amalia.
Komitmen Kabupaten Barru
Kehadiran Bupati Barru dalam pertemuan tingkat provinsi ini didampingi oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Kominfo-SP, dan Kabag Perekonomian Setda Barru. Keikutsertaan para kepala dinas terkait ini menunjukkan kesiapan Barru dalam mensinkronkan data kependudukan daerah dengan sistem data nasional.
Dengan penguatan data ini, Pemerintah Kabupaten Barru berharap perencanaan pembangunan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pengembangan infrastruktur pertanian, dapat semakin tepat sasaran dan meminimalisir risiko kesalahan data di lapangan.
