Makassar, Petta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar I, H. A. Kadir Halid, menggelar kegiatan Reses atau Temu Konstituen Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025/2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di Jalan Sungai Limboto Lorong 55, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, pada Rabu (22/7/2026).
Dalam momen dialogis tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait situasi keamanan lingkungan, usulan perbaikan fasilitas ibadah, hingga permohonan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Soroti Kerawanan dan Pengadaan CCTV
Menanggapi keluhan warga mengenai maraknya gangguan keamanan dan kenakalan remaja di permukiman, Kadir Halid menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan program pemasangan kamera pengawas (CCTV).
“Khususnya di Jalan Sungai Limboto ini sering terjadi kerawanan. Warga meminta agar program pengadaan CCTV dilanjutkan, termasuk bantuan pemasangan portal di jalan ini,” ujar Kadir di lokasi kegiatan, Rabu.
Sebagai langkah nyata untuk menekan potensi kejahatan di area tersebut, Politisi Golkar ini menyatakan siap membantu pengadaan portal secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat membatasi akses lalu lalang kendaraan pada malam hari.
“Saya akan membantu pengadaan portal yang ada di Jalan Sungai Limboto,” tegasnya.
Tinjau Masjid dan Dorong Pemberdayaan UMKM
Selain isu keamanan, isu perbaikan fasilitas ibadah turut menjadi perhatian utama masyarakat. Warga di kawasan Sungai Pareman mengusulkan adanya bantuan perbaikan sarana masjid setempat agar lebih layak dan nyaman digunakan.
Kadir memastikan akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meninjau langsung kondisi di lapangan guna menyesuaikan program bantuan pemerintah yang dapat disalurkan.
“Nanti akan kita tinjau apa saja yang perlu kami bantu untuk perbaikan masjid yang ada di Sungai Pareman,” kata Kadir.
Di sisi lain, sektor ekonomi kerakyatan juga tak luput dari pembahasan. Menurut Kadir, para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil di kawasan Ujung Pandang membutuhkan dorongan program pemberdayaan agar dapat naik kelas dan memperkuat perekonomian keluarga.
Kegiatan reses yang berlangsung hangat dan dialogis tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh warga untuk menyampaikan realitas persoalan di lapangan. Warga berharap jaring aspirasi ini tidak sekadar menjadi agenda rutinitas, melainkan dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan konkret dan program pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
