Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil merampungkan pembentukan 55 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, menjadikannya daerah tercepat di Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan. Piagam Penghargaan diserahkan kepada Pemkab Barru melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Makassar, Selasa (9/12/2025).
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa program nasional ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agenda prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Barru bergerak cepat karena kita ingin memastikan seluruh desa kelurahan memiliki lembaga ekonomi yang kuat dan legal,” ujarnya.
Faktor Kunci Kecepatan dan Dua Penghargaan Kementerian
Bupati tidak menampik bahwa keberhasilan Pemkab Barru merampungkan legalitas badan hukum koperasi dalam waktu singkat tidak terlepas dari pengalaman profesionalnya di bidang hukum.
“Saya akui, pengalaman saya sebagai notaris dan kerjasama OPD terkait dengan teman-teman INI (Ikatan Notaris Indonesia) Barru sangat membantu mempercepat penyelesaian akta pendirian badan hukum. Saya memahami prosesnya secara teknis dan itu memudahkan saya memastikan semuanya berjalan cepat dan tepat,” ungkapnya.
Sebelum penghargaan dari Kemenkumham, Bupati Barru juga telah menerima penghargaan langsung dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., atas komitmen dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menurut Bupati, capaian ini menegaskan posisi Barru sebagai daerah yang paling serius dalam mengembangkan ekosistem koperasi modern dan berkelanjutan.
Setelah seluruh koperasi resmi terbentuk, Pemkab akan fokus pada pembinaan, pelatihan manajemen, dan pendampingan usaha. “Kecepatan pembentukan harus diikuti dengan kualitas pengelolaan. Itu menjadi tugas kita selanjutnya,” tandasnya.
