Barru, Petta – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Upaya Preventif, dan Respon Penyakit yang diselenggarakan oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Senin (15/12/2025). Kegiatan berlangsung di Hotel D’Shining Takkalasi, Kecamatan Balusu.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera, di mana pendidikan kesehatan berperan sebagai jembatan strategis.
Ia mengungkapkan bahwa tantangan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sering kali berasal dari sikap sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima rekomendasi kesehatan berbasis ilmiah, tercermin dari rendahnya minat vaksinasi dan maraknya ketidakpercayaan terhadap informasi kesehatan.
“Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Solusi Bukan Pemaksaan, Tapi Edukasi Lokal
Menurut Wabup, solusi permasalahan tersebut bukan hanya dengan pendekatan regulatif atau pemaksaan semata. Yang lebih penting adalah penyampaian edukasi kesehatan secara menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks lokal, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan kepercayaan publik.
Ia juga menyoroti pola kerja sektor kesehatan yang cenderung intensif hanya pada kondisi tertentu, seperti saat pandemi. Deteksi dini, vaksinasi, dan kunjungan rumah memerlukan keberlanjutan serta koordinasi yang kuat antara dinas kesehatan, puskesmas, dan lintas sektor.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada satu program dan mengabaikan yang lain, karena seluruh program saling berkaitan dan berdampak satu sama lain,” tegasnya, sambil mendukung rencana pengecekan langsung kondisi lapangan mulai Januari mendatang.
Anggaran Besar Belum Jamin Kualitas
Wakil Bupati juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran, seperti Dana BOK dan Dana Desa. Ia mencontohkan kasus stunting yang justru mengalami peningkatan, meskipun telah tersedia alokasi khusus 10 persen serta pelaksanaan program rumah gizi.
“Besarnya alokasi anggaran belum tentu berdampak positif jika tidak dikelola secara efektif,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan memonitoring capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, mensinkronisasikan data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan, dengan fokus pada penguatan sinergi antara posyandu, pustu, puskesmas, dan Dinas Kesehatan.
Kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik Kesehatan sebesar Rp32.804.250 ini diikuti oleh 42 peserta dari 12 UPT Puskesmas se-Kabupaten Barru.
