Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pengajuan draf penting ini disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Jumat (4/9/2026).
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang hadir mewakili Bupati Andi Ina Kartika Sari dalam agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan ruang sinergi krusial antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Forum ini menjadi ruang sinergi kebijakan antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang dirumuskan dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Barru, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal saat ini,” ujarnya.
Proyeksi Kenaikan Pendapatan dan Belanja
Penyusunan anggaran tahun ini menggunakan pendekatan money follows program. Oleh karena itu, setiap rupiah dipastikan mengalir pada program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam draf tersebut, Pemkab Barru memproyeksikan sejumlah kenaikan pada postur pendapatan maupun belanja daerah.
Berikut adalah rincian proyeksi perubahan anggaran daerah Barru pada tahun 2026:
- Pendapatan Daerah: Diproyeksikan naik dari Rp766,39 miliar menjadi Rp804,37 miliar.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengalami sedikit peningkatan dari Rp132,95 miliar menjadi Rp133,90 miliar.
- Belanja Daerah: Meningkat cukup signifikan dari Rp757,84 miliar menjadi Rp855,35 miliar.
- Penerimaan Pembiayaan: Bertambah menjadi Rp59,53 miliar yang bersumber dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Sementara itu, alokasi belanja daerah akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan prioritas wajib. Fokus utama mencakup infrastruktur, penanggulangan bencana kekeringan akibat El Nino, serta jaminan kesehatan masyarakat. Keterbatasan fiskal memaksa pemerintah menerapkan penyesuaian skala prioritas secara ketat.
“Jika ada program yang belum dapat dibiayai sesuai dengan anggaran yang diperlukan, tentunya pada tahun anggaran berikutnya akan tetap menjadi perhatian,” jelasnya.
Harapan Pembahasan Konstruktif di DPRD
Lebih lanjut, Pemkab Barru berharap proses pembahasan draf ini dapat berjalan konstruktif dan tepat waktu. Masukan dari para anggota dewan sangat dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan anggaran.
“Harapan kami, momentum ini dapat dijadikan langkah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” katanya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi lintas lembaga ini diharapkan terus terjaga demi kelancaran pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru.
