Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menggelar Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk pertama kalinya. Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari secara resmi membuka agenda evaluasi dan koordinasi ini.
Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga Pettu Adae, Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru, Selasa (8/9/2026). Agenda ini diinisiasi langsung oleh Inspektorat Daerah sebagai langkah nyata penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Andi Ina mengapresiasi terobosan yang dilakukan Inspektorat Daerah tersebut. Menurutnya, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Andi Ina.
Peringatan Keras Soal Temuan BPK
Oleh karena itu, setiap sen anggaran daerah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Selanjutnya, Bupati Barru memberikan peringatan tegas kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta seluruh jajarannya tidak menunda penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.
Langkah cepat ini dinilai sangat penting sebagai bentuk pencegahan hukum. Ia tentu tidak ingin aparatur sipil negara justru tersandung kasus saat memasuki masa tuanya.
“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Tegaskan Bebas Mahar dan Perbaikan MCP KPK
Selain masalah temuan pemeriksaan, bupati perempuan pertama di Barru ini juga menyinggung integritas aparatur. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak memungut mahar demi sebuah jabatan.
“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.
Di samping itu, Andi Ina terus mendorong optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Ia menargetkan capaian indeks MCP Barru segera meningkat.
“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh jajaran agar tidak memendam masalah saat bertugas.
“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kegiatan LARWASDA perdana ini dihadiri oleh 150 peserta. Rangkaian acaranya meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat, penyampaian rekomendasi, hingga diskusi percepatan tindak lanjut temuan.
