Petta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil karena ribuan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dinas kesehatan setempat.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, kepatuhan terhadap standar SLHS dan sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ketentuan ini tidak bisa ditawar oleh pengelola dapur mana pun.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono, dikutip dari laman resmi BGN, Selasa (8/9/2026).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa BGN terus menyisir dan memverifikasi puluhan ribu dapur SPPG secara ketat sebelum sampai pada keputusan penutupan ini.
Hasil Verifikasi Puluhan Ribu Dapur
Dari total awal 27.485 dapur yang terdata, BGN telah melakukan penyisiran hingga tersisa 27.022 dapur berstatus aktif sementara. Proses ini berlangsung melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan pembaruan data per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS sama sekali. Sudaryono pun menegaskan perbedaan mendasar antara dapur yang gagal memenuhi syarat dan dapur yang bahkan tidak pernah mendaftar.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Dengan kata lain, dapur-dapur ini belum pernah mengajukan proses administrasi apa pun terkait sanitasi kepada instansi berwenang.
Rincian Wilayah yang Terdampak
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, BGN akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap 1.999 dapur tersebut. Adapun rincian dapur SPPG yang ditutup sementara meliputi tiga wilayah, yakni:
- Wilayah 1 (Sumatera): 351 dapur SPPG
- Wilayah 2 (Jawa dan Banten): 1.417 dapur SPPG
- Wilayah 3 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua): 231 dapur SPPG
Dengan demikian, wilayah Jawa dan Banten menyumbang jumlah dapur bermasalah paling banyak dibandingkan dua wilayah lainnya.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.
Komitmen Jaga Kualitas dan Keamanan Gizi
Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan bahwa langkah penutupan sekaligus investigasi ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas serta keamanan gizi program MBG. Selain itu, keputusan tersebut juga bertujuan melindungi keselamatan seluruh penerima manfaat program.
Oleh karena itu, dapur-dapur yang terdampak tidak dapat kembali beroperasi sebelum menyelesaikan proses pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Sementara itu, BGN dikabarkan masih akan melanjutkan proses penyisiran dan pencocokan data terhadap ribuan dapur SPPG lainnya di seluruh Indonesia.
Ke depan, hasil investigasi ini diharapkan dapat memastikan setiap dapur yang menjalankan program MBG benar-benar memenuhi standar higiene dan sanitasi yang berlaku.
