Petta – Pemerintah memastikan program bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram bagi masyarakat penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Desember 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Airlangga, kelanjutan bantuan ini merupakan bagian dari langkah antisipasi pemerintah menghadapi dampak fenomena El Nino terhadap ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, bantuan beras memang sudah disalurkan hingga September dengan total 30 kilogram per keluarga penerima manfaat.
“Terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember,” ujar Airlangga.
Dengan demikian, penyaluran bantuan akan terus berjalan selama tiga bulan berikutnya, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Adapun kebijakan ini diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas tersebut.
Menyasar 33,2 Juta Keluarga Penerima Manfaat
Sebagai informasi, bantuan beras ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Setiap keluarga sebelumnya menerima jatah 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan berturut-turut.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan untuk merapel penyaluran bantuan tersebut. Artinya, masyarakat penerima manfaat akan menerima 30 kilogram beras sekaligus, bukan lagi dicicil 10 kilogram setiap bulan.
Bulog pun diminta segera menyalurkan bantuan tersebut sekaligus pada bulan ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar peredaran beras di pasar sekaligus menjaga kestabilan pasokan di tengah masyarakat.
Secara keseluruhan, total beras yang akan disalurkan melalui skema bantuan pangan ini diperkirakan mencapai 900 ribu ton hingga hampir 1 juta ton.
Jagung Peternak Kecil Juga Disiapkan
Selain fokus pada komoditas beras, pemerintah rupanya turut menyiapkan kebijakan serupa untuk komoditas jagung. Bulog diinstruksikan menyalurkan sebanyak 150 ribu ton jagung melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Zulhas menjelaskan, pasokan jagung tersebut secara khusus ditujukan bagi peternak usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan kata lain, bantuan ini tidak diperuntukkan bagi perusahaan atau pabrik pengolahan skala besar.
Kebijakan ini disiapkan sebagai antisipasi terhadap potensi kenaikan harga jagung akibat penurunan produksi selama musim kemarau. Sebab, para peternak kecil dinilai paling rentan terdampak jika pasokan jagung di pasar menipis.
Pemerintah Juga Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi
Di luar isu ketahanan pangan, Airlangga menyebut pemerintah turut memantau dampak ekonomi dari aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia. Pemantauan ini dilakukan terhadap lima hingga enam gunung yang tengah menunjukkan aktivitas vulkanik.
“Sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah saat ini tertuju pada aktivitas masyarakat di wilayah terdampak yang mengalami penurunan signifikan. Selain itu, pemerintah juga mencermati kemungkinan gangguan terhadap sektor penerbangan akibat abu vulkanik.
“Kita masih monitor berapa lama ini harus ditutup,” tuturnya, merujuk pada potensi penutupan sementara jalur penerbangan di wilayah terdampak.
